JAKARTA — Ratusan pahlawan tanpa tanda jasa dari jalur pendidikan keagamaan melakukan aksi nyata demi memperjuangkan nasib mereka. Sebanyak 140 guru madrasah swasta asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, secara serentak mengalirkan massa untuk mengepung Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Kehadiran ratusan guru yang tergabung dalam gerakan “Aksi SIAGA 2026” ini berjalan dengan sangat tertib, aman, dan damai, meskipun membawa misi tuntutan yang sangat krusial bagi masa depan kesejahteraan pendidik.
Serbu Jakarta Pakai 3 Bus dari Berbagai Kecamatan
Guna menyuarakan jeritan hati mereka langsung ke telinga pemerintah pusat, rombongan besar ini nekat bertolak dari Pemalang sejak Selasa malam dengan menggunakan konvoi tiga armada bus besar. Pergerakan massa ini terorganisasi secara rapi dengan melibatkan keterwakilan sekitar 10 orang guru perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang.
Fokus utama dari Aksi SIAGA 2026 ini adalah menuntut pemerataan hak, keadilan ekonomi, serta perhatian serius dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan terkait jaminan status kerja guru madrasah swasta yang selama ini dinilai dianaktirikan.
Suarakan Tuntutan Radikal: Hapus Kasta di Dunia Pendidikan!
Salah satu delegasi guru yang ikut turun ke lapangan, Maftuhin, S.Pd.I, membeberkan secara blak-blakan mengenai poin-poin gugatan yang mereka layangkan kepada para wakil rakyat di DPR RI. Mereka mendesak agar pemerintah segera menghapus sistem “kasta” atau sekat-sekat diskriminatif yang membedakan perlakuan negara terhadap guru.
Para guru madrasah swasta ini menuntut agar ke depan tidak ada lagi jurang pemisah status yang timpang antara guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), guru honorer, guru kontrak, maupun guru yayasan/swasta.
“Aksi damai ini merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh guru di Indonesia. Kami menuntut terwujudnya satu identitas tunggal yang kokoh, yaitu ‘Guru Indonesia’, yang semuanya wajib dijamin hidupnya dan diperhatikan secara adil oleh negara tanpa memandang di lembaga mana mereka mengabdi,” tegas Maftuhin di sela-sela orasi di depan gerbang DPR RI.
Aksi Berjalan Anggun, Jadi Contoh Demonstrasi yang Beradab
Meskipun menyuarakan kritik yang tajam terhadap sistem tata kelola ketenagakerjaan guru, ratusan guru madrasah asal Pemalang ini menuai pujian lantaran mampu menjaga marwah pendidik selama demonstrasi berlangsung.
Hingga masa aksi membubarkan diri secara mandiri, seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berjalan sangat kondusif, tidak merusak fasilitas publik, serta sepenuhnya mematuhi koridor hukum dan aturan keamanan yang berlaku di area vital Ibu Kota. Kini, bola panas tuntutan berada di tangan DPR RI dan kementerian terkait untuk segera memberikan jawaban konkret atas nasib ratusan ribu guru madrasah swasta di seluruh nusantara.
