JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog untuk segera mengambil langkah taktis dalam mempercepat dan memperluas jangkauan distribusi minyak goreng bersubsidi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah intervensi ini ditegaskan sebagai prioritas pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta menekan angka inflasi di daerah kepulauan dan terpencil.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyatakan bahwa tantangan geografis dan konektivitas transportasi di wilayah timur tidak boleh menjadi alasan pembiaran terjadinya disparitas harga kebutuhan pokok yang ekstrem.
“Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran daripada minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, khususnya untuk Indonesia Timur ya, seperti Papua. Walaupun kita sama-sama memahami garis transportasinya sulit, tetapi pemenuhan hak masyarakat di sana tetap harus dimaksimalkan,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (25/05/2026).
Soroti Rapor Merah Penyaluran Logistik di Wilayah Kepulauan
Berdasarkan data pemetaan distribusi nasional, kawasan Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Papua, sebenarnya telah mengantongi alokasi minyak goreng Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyaluran dari pihak pemasok dan mitra logistik hingga pertengahan tahun ini baru menyentuh angka sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter.
Tomsi menegaskan, sisa kuota yang belum tersalurkan tersebut harus segera dikejar. Tingginya ongkos logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan kerap kali memicu lonjakan harga eceran di tingkat pedagang hingga jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Oleh karena itu, Tomsi menginstruksikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk beralih fokus mendeteksi wilayah-wilayah yang mengalami anomali harga pangan secara ekstrem agar solusi taktis bisa langsung diterapkan di lapangan.
“Seluruh paparan dari narasumber kementerian terkait kami minta untuk langsung fokus pada poin-poin krusial. Kita percepat pembahasannya agar tersisa cukup waktu untuk memanggil dan mengevaluasi kepala daerah yang wilayahnya mengalami kenaikan harga pangan cukup ekstrem,” tegasnya.
Optimalisasi Evaluasi Mingguan demi Prediksi Krisis Pangan
Lebih lanjut, Kemendagri berharap forum evaluasi rutin pengendalian inflasi ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial mingguan, melainkan bertransformasi menjadi ruang koordinasi lintas sektoral yang tajam dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan akar persoalan logistik secara spesifik.
“Kita perlu mengefektifkan waktu. Hal-hal yang pokok, penting, atau komoditas yang diprediksi akan memicu kenaikan harga di masa depan, itu saja yang kita bedah bersama untuk dicarikan jalan keluarnya,” pungkas Tomsi.
Sebagai informasi, rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Plt Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana, serta perwakilan virtual dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
