Proyek Drainase di Kasemen Mangkrak, Material Berserakan Ganggu Warga: Aktivis Banten Desak Sanksi Tegas Pelaksana “Siluman”

KOTA SERANG — Pembangunan drainase yang sejatinya diharapkan menjadi solusi banjir di wilayah Angsoka Keganteran, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, justru berubah menjadi beban bagi masyarakat. Proyek yang diduga bersumber dari APBD Kota Serang ini terbengkalai tanpa papan informasi, hingga memicu tudingan sebagai “proyek siluman”.

Pantauan di lokasi pada Jumat (27/3/2026) menunjukkan kemacetan dan penumpukan material yang tidak teratur, mengganggu aktivitas transportasi warga sekitar.

Warga Keluhkan Dampak Negatif dan Ketidakjelasan Anggaran

Mugi, salah satu warga setempat, menyatakan kekecewaannya atas pekerjaan yang sudah berhenti selama beberapa minggu tanpa kejelasan penanggung jawab. Absennya papan informasi proyek membuat warga bingung harus mengadu ke dinas mana.

“Pekerjaan ini jelas melanggar aturan. Selain mangkrak, drainase U-Ditch yang dipasang acak-acakan justru menyumbat saluran pembuangan air rumah tangga warga,” ungkap Mugi dengan nada kesal. Ia juga mendesak agar pemerintah daerah tidak lagi memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang dinilai tidak bertanggung jawab dan “abal-abal”.

Ancaman Laporan Dugaan Korupsi ke Aparat Penegak Hukum

Ketidaktransparanan proyek ini memicu kecurigaan adanya praktik korupsi. Mugi menegaskan bahwa dirinya sebagai perwakilan masyarakat akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan tidak ragu untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Saya akan melayangkan surat unjuk rasa dan membuat Lapdu (Laporan Dugaan) ke pihak aparatur penegak hukum (APH) terkait adanya dugaan percobaan korupsi. Ini sudah merugikan berbagai instansi dan rakyat,” tegasnya.

Aktivis Banten Angkat Bicara: Jangan Main-main dengan Pajak Rakyat

Senada dengan warga, Fitra, aktivis Provinsi Banten, memberikan pernyataan keras terkait fenomena proyek mangkrak di wilayah Serang. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD adalah hasil keringat rakyat melalui pajak.

“Kami mendukung pembangunan, tapi jangan main-main dengan anggaran rakyat. Jangan sampai ada percobaan korupsi di balik proyek-proyek infrastruktur seperti ini,” ujar Fitra tegas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait di lingkungan Pemkot Serang mengenai pelaksana proyek maupun alasan berhentinya aktivitas pembangunan di jalur Angsoka Keganteran tersebut. Masyarakat mendesak agar material segera dirapikan dan pekerjaan diselesaikan sebelum musim penghujan tiba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *