Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi melibatkan Gubernur, Bupati, dan Forkopimda se-Provinsi Papua Tengah. Dengan tema “Sinergitas Provinsi Papua Tengah untuk Menyukseskan Pemilu 2024”.
Kegiatan ini bertujuan menggalang dukungan dalam mewujudkan Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan produktif.
Rapat yang berlangsung di aula kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Senin (29/1/2024) ini dibuka oleh Ibu Gubernur Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM. Hadir pula dalam kegiatan ini Wakapolda Papua, Kasdam XVII/Cendrawasih, Ketua KPUD Provinsi Papua Tengah, Ketua Bawaslu, Forkopimda, dan delapan Bupati se-Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari menjadi momen besar dan bersejarah, terutama bagi Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).
“Rapat ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan para penyelenggara Pemilu dan untuk memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu, termasuk pengalokasian anggaran,” ujarnya.
Ribka Haluk menyoroti kesiapan daerah, mengingatkan beberapa kabupaten yang belum melakukan evaluasi APBD serta memberikan catatan terkait perbaikan yang harus segera dilakukan. Dia juga menekankan pentingnya persiapan logistic Pemilu, kesiapan TPS, dan langkah-langkah Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran.
Selain membahas Pemilu, Gubernur juga mengajak kepala daerah untuk memaparkan program prioritas nasional terkait penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, tingkat kemiskinan, dan pengangguran terbuka.
“Setiap kepala daerah perlu menyampaikan langkah konkret dalam menangani berbagai isu ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah,” tambahnya.
Rapat ini juga menjadi forum bagi TNI-Polri untuk memaparkan analisis ancaman, gangguan, dan tantangan serta menjelaskan regulasi netralitas TNI-Polri. Ribka Haluk menutup sambutannya dengan harapan agar semua kendala di lapangan dapat dibahas secara menyeluruh untuk menjaga kelancaran pelaksanaan agenda-agenda penting di daerah tersebut.
