Polemik APBD-P di Kabupaten Wakatobi menjadi bola liar dan menjadi sebuah momok penggorengan isu di tubuh Pemda maupun legislatif di Wakatobi.
Dibalik polemik beberapa kali tidak diketuknya APBD-P Kabupaten Wakatobi tersebut ada sebuah perselisihan antara oknum-oknum di pihak Pemda dan legislatif yang selalu ingin mencuci tangan dengan melakukan pembenaran di berbagai media.
Koordinator Millenial dan Gen Z Wakatobi Kendari Bung Risal menyoroti sikap DPRD Wakatobi, menurutnya DPRD Wakatobi tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Wakatobi.
“Bukannya mencari solusi malah curhat kiri kanan menggiring opini seolah-olah ingin mencari simpati publik. Hal seperti ini tidaklah pantas dipertontonkan pada masyarakat khususnya Wakatobi,” ujarnya.
Bung Risal menyampaikan bahwa APBD-P beberapa kali mengalami penolakan oleh DPRD Wakatobi.
“Sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya sebagai fungsi pengawasan, kalaupun alasan penolakan APBD-P tersebut adalah demi kepentingan rakyat dari upaya mencegah penyalahgunaan anggaran ataupun kekuasaan, maka yang harus dilakukan ialah menjalankan fungsinya atau bila perlu bentuk pansus. Akhir-akhir ini ada beredar video di media sosial dialog Bupati Wakatobi dengan salah satu demonstran di Binongko saat lakukan kunjungan. Dalam dialog yang terjadi, koordinator aksi demonstrasi secara terang-terangan mengatakan bahwa APBD-P berikutnya akan ditolak kembali. Melalui rekaman video tersebut, koordinator aksi demonstrasi mengatakan informasi yang didapatkan itu melalui salah satu anggota DPRD terpilih sekarang ini. Secara terang HP menyebutkan bahwa informasi tersebut dari anggota DPRD HB, yang dimana diduga HB ini merupakan anggota DPRD Wakatobi terpilih dari Partai Golkar Dapil 5 Wakatobi,” jelasnya.
“Pasca video pernyataan tersebut viral, ada klarifikasi dari yang bersangkutan HB. Tidak jauh beda, yang disampaikan kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, yang disampaikan dalam video klarifikasinya berupa pembelaan lagi dan setelah kami kaji, tidak ada solusi yang kongkret terkait polemik APBD-P. Oleh karena itu Milenial dan Gen Z Wakatobi menilai bahwa penggagalan APBD-P diduga bagian dari agenda politik pihak tertentu dalam momentum Pilkada 2024. Kenapa demikian, karena apabila APBD-P yang diajukan pemerintah melanggar aturan, maka DPRD lewat fungsi pengawasannya membentuk pansus untuk minta keterangan dari pemerintah akan tetapi DPRD tidak melakukannya. Langkah ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh DPRD mengingat fraksi terbesar di DPRD semua orang tau dari partai mana,” tandasnya.
