SUMEDANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Rakor yang diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta menyusun langkah sinkronisasi program pusat dan daerah untuk tahun 2026.
Mendagri menegaskan peran sentral Sekda sebagai “jantung birokrasi” dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi di pemerintahan daerah.
Salah satu kinerja Pemda yang menjadi sorotan Mendagri adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan banyak daerah memiliki pendapatan tinggi namun lambat dalam membelanjakan anggaran.
“Belanja yang tinggi menunjukkan koordinasi yang baik oleh para kepala daerah mengoordinasikan kepala dinasnya. Dia ngecek mana yang sudah belanja, mana yang lemot segala macam dia dorong,” terang Tito. Ia mengingatkan, belanja pemerintah penting untuk menghidupkan sektor swasta dan menguatkan daya beli masyarakat.
Strategi Fiskal Daerah Hadapi Dinamika Dana Transfer
Mendagri juga membahas dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sehingga pelayanan dasar tetap berjalan.
Untuk menghadapi dinamika TKD 2026, Mendagri mendorong empat strategi utama bagi Pemda:
- Efisiensi Anggaran: Melakukan penghematan pada pos perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan sarana kantor.
- Gali Potensi PAD Baru: Menggali pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah, serta mendorong efektivitas BUMD.
- Sinergi Program Pusat: Memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing untuk memperkuat pembangunan daerah.
- Inovasi dan Terobosan Kreatif: Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan, mencontoh Pemprov Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura.
