KUALA TUNGKAL — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) berlangsung khidmat di Balai Pertemuan Kantor Bupati pada Jumat (01/05/2026). Mengusung semangat kolaborasi, momentum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat demi kesejahteraan bersama.
Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dalam arahannya menegaskan bahwa para buruh adalah penggerak utama ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja.
“May Day bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum penting untuk menghargai peran buruh. Kami mendorong perusahaan untuk membangun hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan, sementara buruh harus terus meningkatkan kompetensinya,” ujar Bupati Anwar Sadat.
Persoalan Upah dan Jaminan Sosial Menjadi Sorotan
Dalam forum tersebut, perwakilan serikat pekerja, Fernando Ramadhan, memberikan catatan kritis mengenai persoalan mendasar yang masih dihadapi buruh di lapangan. Ia menyoroti adanya praktik pengupahan pekerja pemanen yang masih di bawah ketentuan dengan dalih target atau basis kerja.
“Upah minimum adalah hak dasar dan tidak boleh dikaitkan dengan target kerja sebagai alasan untuk membayar di bawah standar. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan perusahaan,” tegas Fernando. Selain pengupahan, ia juga mendesak penguatan kepastian kerja, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap kebebasan berserikat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dunia usaha dari APINDO dan PetroChina menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog yang kondusif serta menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan.
Pemberian Penghargaan dan Santunan
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini diisi dengan penyerahan penghargaan kepada serikat pekerja dan perusahaan yang dinilai taat aturan. Selain itu, dilakukan penyaluran secara simbolis klaim Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan serta santunan bagi pekerja rentan melalui program BAZNAS setempat.
Pihak Polres Tanjab Barat dan sejumlah perusahaan juga turut berkontribusi memberikan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja di wilayah tersebut.
Komitmen Pengawasan Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat memastikan akan memfasilitasi audiensi berkelanjutan antara pekerja dan perusahaan guna menyelesaikan sengketa industrial. Otoritas terkait akan melakukan inventarisasi serta pengawasan menyeluruh terhadap implementasi aturan ketenagakerjaan.
“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja, pasti akan kami tindak tegas sesuai regulasi yang berlaku,” pungkas pihak pemerintah daerah.
