JAKARTA — Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini memiliki paradigma baru yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat lokal. Hal ini disampaikannya dalam acara Podcast Aktual Forum pada Rabu (13/8/2025).
Viva Yoga menjelaskan, respons pemerintah daerah terhadap program ini sangat positif, bahkan banyak kabupaten yang membutuhkan transmigran. Contohnya, Kabupaten Konawe Utara membutuhkan 500 kepala keluarga, sementara Kabupaten Halmahera Selatan memerlukan 300 kepala keluarga.
Menurutnya, transmigrasi kini bukan lagi ancaman, melainkan justru untuk menjaga warisan leluhur dan melestarikan lingkungan. “Semua dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang kita jaga dalam transmigrasi,” ujarnya.
Viva Yoga menjelaskan, program transmigrasi saat ini bersifat bottom-up atau desentralisasi, berbeda dengan yang dulu yang bersifat top-down. “Sekarang pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi,” katanya. Daerah yang membutuhkan transmigran dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Transmigrasi.
Namun, setiap permohonan akan diverifikasi secara detail. Verifikasi ini mencakup kebutuhan transmigran (misalnya untuk mengelola sawah, perkebunan, atau pariwisata), persentase transmigran lokal yang dibutuhkan, dan kepastian status lahan (clean and clear).
Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi memiliki program baru bernama Transmigrasi Patriot. Program ini tidak hanya melakukan ekspedisi untuk meneliti potensi daerah, tetapi juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari perguruan tinggi terkemuka seperti UI, ITB, IPB, UGM, dan lainnya.
Setelah lulus, para mahasiswa ini akan menetap di kawasan transmigrasi yang ditunjuk untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada. “Kita kirim transmigran yang memiliki keahlian,” jelas Viva Yoga. Dengan adanya transmigran yang ahli, program ini bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi menjadi strategi pembangunan nasional untuk mengembangkan kawasan di luar Jawa.
