JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mempublikasikan hasil verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Presiden untuk periode pelaporan tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, total kekayaan Presiden tercatat mencapai Rp2.066.764.868.191 atau sekitar Rp2,066 triliun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh dokumen laporan tersebut telah selesai diverifikasi dan kini dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi informasi.
Rincian Aset dan Kepemilikan Harta
Berdasarkan rincian LHKPN yang dipublikasikan, mayoritas kekayaan Presiden bersumber dari kepemilikan surat berharga dan aset properti. Berikut adalah rincian aset utama yang dilaporkan:
-
Surat Berharga: Tercatat mencapai nilai Rp1,677 triliun.
-
Tanah dan Bangunan: Total nilai Rp323,7 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor. Aset terbesar berupa lahan seluas 8.365 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp178,4 miliar.
-
Alat Transportasi: Tujuh unit mobil dan satu unit sepeda motor dengan total nilai Rp1,25 miliar.
-
Kas dan Setara Kas: Tercatat sebesar Rp48 miliar.
-
Harta Lainnya: Harta bergerak senilai Rp16,4 miliar.
Apresiasi Atas Kepatuhan Pelaporan
KPK memberikan apresiasi terhadap kepatuhan Presiden dalam melaporkan kekayaannya secara lengkap dan tepat waktu. Langkah ini dinilai sebagai contoh positif bagi penyelenggara negara lainnya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan pembangunan pemerintahan yang akuntabel.
“LHKPN Bapak Presiden sudah diverifikasi, lengkap, dan saat ini sudah dipublikasikan. Masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka melalui laman resmi e-LHKPN,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Publikasi ini merupakan bagian dari komitmen transparansi pejabat negara yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi kekayaan para penyelenggara negara secara terbuka dan objektif.
