SOE, TTS — Implementasi program makan siang gratis di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menuai kritik pedas dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi). Setelah berjalan selama 1,5 tahun, program yang menyedot anggaran besar ini dinilai gagal mencapai target dan justru sarat akan masalah teknis hingga indikasi praktik rasuah.
Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, SH, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi keberhasilan yang terukur dari program tersebut. Sebaliknya, berbagai persoalan di lapangan kian mencuat dan meresahkan masyarakat.
Ketergantungan Pangan Luar dan Indikasi Korupsi
Salah satu poin utama yang disoroti adalah ketidakmampuan Kabupaten TTS dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal secara mandiri. Akibatnya, distribusi pangan sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah yang memicu biaya tinggi dan ketidakefisienan.
“Pemerintah daerah dinilai kurang responsif. Selain itu, kami melihat ada indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi perbaikan gizi anak-anak,” ujar Alfred Baun kepada awak media, Selasa (24/2/2026).
Dugaan Permainan Harga dan Menu yang Tidak Sesuai
Araksi juga membeberkan sejumlah temuan lapangan yang mengejutkan terkait operasional dapur umum dan supplier, di antaranya:
-
Monopoli Harga: Adanya dugaan pengendalian harga pasar oleh pihak dapur dan supplier tertentu tanpa transparansi data.
-
Menu Tidak Sesuai: Fakta menu yang disajikan sering kali tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan.
-
Kesenjangan Gizi: Terjadi perbedaan nilai gizi yang mencolok antar menu yang dibagikan.
-
Abaikan Kesehatan: Kurangnya pengawasan terhadap standar kesehatan dan kebersihan karyawan dapur.
“Program ini diduga kuat hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu (supplier) dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan gizi anak-anak di TTS,” tegas Alfred.
Badan Gizi Nasional Didesak Transparan
Araksi secara khusus menyentil Badan Gizi Nasional yang dianggap tidak transparan dan terkesan menyembunyikan fakta kegagalan di lapangan. Karena banyaknya masalah yang mengendap, Araksi mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi total program ini.
“Kami mendesak agar program ini dievaluasi ulang. Jika terus bermasalah, lebih baik dananya dialihkan untuk program lain yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah TTS diharapkan segera mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat agar anggaran negara tidak habis hanya untuk memfasilitasi keuntungan segelintir oknum dengan mengorbankan nasib generasi muda.
