MUSI RAWAS UTARA — Pemerintah Kecamatan Rawas Ulu mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial akibat bantuan sosial (bansos). Dalam rapat koordinasi bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan operator SIKS-NG se-Kecamatan Rawas Ulu, Rabu (21/1/2026), persoalan validitas data menjadi sorotan utama.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Rawas Ulu ini bertujuan untuk memastikan setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Bansos Isu Sensitif, Data Harus Akurat
Camat Rawas Ulu, Hazarika, SKM, menegaskan bahwa pendataan bansos bukanlah sekadar urusan administrasi di atas kertas. Menurutnya, ketidakakuratan data seringkali menjadi pemantik kecemburuan sosial hingga konflik di tingkat desa.
“Bansos ini isu yang sangat sensitif di masyarakat. Jika datanya tidak tepat, dampaknya bisa panjang dan menimbulkan kegaduhan. Saya minta Kepala Dusun, RT, operator SIKS-NG, dan Pendamping PKH bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran data yang transparan,” tegas Hazarika.
Keluhan Operator Desa: Dari Paket Data hingga Honor
Rapat ini juga menjadi wadah bagi para operator desa untuk menyampaikan kendala teknis. Operator SIKS-NG dari Desa Pulau Lebar dan Sungai Baung mengungkapkan beban kerja yang tinggi, di mana proses penginputan data seringkali dilakukan hingga larut malam.
Mereka berharap adanya dukungan operasional yang nyata dari pemerintah, seperti bantuan paket data internet atau honor khusus, mengingat peran mereka yang sangat krusial dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
Di sisi lain, operator dari Desa Surulangun menyoroti pentingnya proses verifikasi di tingkat kabupaten. Ia berharap setiap usulan data dari desa mendapatkan tindak lanjut yang jelas agar harapan warga untuk menerima bantuan tidak berujung sia-sia.
Respons Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan komitmennya untuk membawa masukan para operator ke tingkat pimpinan.
“Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Kepala Dinas Sosial untuk dipelajari mekanismenya, terutama terkait dukungan operasional bagi kawan-kawan operator SIKS-NG di desa,” ujar perwakilan Dinas Sosial di hadapan peserta rapat.
Sinergi antara pemerintah kecamatan, dinas sosial, dan perangkat desa ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola data kesejahteraan yang lebih akuntabel di Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terlewatkan dalam pendataan.
