KLATEN — Ratusan siswa dan guru di Kecamatan Tulung, Klaten, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan pada Selasa (28/04/2026). Hingga Rabu (29/04/2026) pagi, tercatat sebanyak 210 korban mengalami gejala medis serupa.
Para korban yang didominasi oleh siswa SMPN 1 Tulung tersebut kini tengah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Majegan dan sejumlah fasilitas kesehatan terdekat.
Gejala Medis dan Penanganan Korban
Kepala Puskesmas Majegan, Efy Kusumawati, mengonfirmasi bahwa para pasien datang dengan keluhan mual, pusing, dan diare. Pihaknya bergerak cepat melakukan tindakan medis guna mengantisipasi dehidrasi pada siswa.
“Hingga pagi ini, di Puskesmas Majegan terdapat sembilan siswa yang menjalani rawat inap, sementara lainnya rawat jalan. Selain itu, dua siswa juga dilaporkan dirawat di RS PKU Tulung,” jelas Efy.
Data korban sebanyak 210 orang tersebut mencakup lingkup sekolah dari tingkat TK hingga SMP. Pihak medis memperkirakan jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat proses pendataan dan pemantauan masih terus berjalan di 16 sekolah terdampak.
Distribusi MBG Dihentikan Sementara
Camat Tulung, Hendri Pamungkas, menyatakan bahwa program MBG tersebut melayani sekolah di empat desa di wilayah Kecamatan Tulung. Laporan mulai masuk pada Selasa malam, yang segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas sektor bersama Polsek dan pihak sekolah.
“Sebagai langkah antisipasi dan evaluasi total, distribusi MBG di wilayah Kecamatan Tulung kami hentikan untuk sementara waktu,” tegas Hendri saat memantau kondisi siswa di Puskesmas.
Investigasi dan Uji Laboratorium
Kapolsek Tulung, Iptu Nur Sya’ban, menyatakan bahwa personel kepolisian telah diturunkan ke lapangan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan sampel makanan.
“Kami sudah mengamankan sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan ini. Kami mengimbau orang tua siswa untuk tetap tenang dan segera melapor jika anak mereka mengalami gejala serupa,” ujar Kapolsek.
Pemerintah daerah bersama otoritas kesehatan kini tengah melakukan evaluasi ketat terhadap vendor atau penyedia jasa makanan sebelum program nasional ini dilanjutkan kembali di wilayah tersebut.
