Pilkada bukanlah semata-mata merebut kekuasaan dengan memborong parpol untuk memenuhi syahwat kekuasaan (politik) atau bagi-bagi kekuasaan bagi parpol pengusung, tetapi sesuai definisi Demokrasi (Demos dan Kratos), kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, artinya rakyat punya pilihan yang disebut one man – one vote – one value. Disinilah rakyat melihat, mendengar dan memilih serta memilah diantara Para Calon menyampaikan program dan ide/ gagasan untuk 5 tahun kedepan. Hal ini disampaikan oleh Widiyono Agung Sulistiyo, Komisioner KPU Provinsi Kepri Periode 2018 – 2023.
Widiyono Agung yang juga seorang motivator dan penulis ini menambahkan, “Jika nanti terjadi Calon Tunggal vs kotak kosong pada pilkada Walikota Batam tahun 2024 maka hal ini menunjukkan kemunduran demokrasi untuk Kota Batam, dan mandeknya pengkaderan Partai Politik dalam mendidik dan mengajukan kader yang telah dibina untuk dimajukan atau dicalonkan sebagai walikota Batam. Berarti ada kesalahan pola pengkaderan yang matang dan sistematis di dalam internal partai sehingga untuk mencalonkan kadernya sendiri saja tidak berani dan tidak pede,” jelasnya.
Menjaga eksistensi Partai Politik dan kedewasaan Partai Politik (Parpol) supaya mampu bertumbuh berkembang adalah menguatkan SDM-nya (Sumber Daya Manusia) di masing-masing internal Parpol untuk bisa dipercaya oleh rakyat (baca: pemilih) dan mampu menjadi pemimpin di daerah tersebut, karena sesuai amanat UUD 1945 pasal 6A ayat (2) berbunyi :‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik peserta pemilihan umum adalah harga mati supaya partai tersebut bisa dan selalu dipercayai masyarakat.
