JAKARTA — Analisis pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengenai kemungkinan Anies Baswedan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memicu diskusi politik di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Skenario ini, menurut Refly, bisa terjadi jika ada “kesepakatan politik” di mana Anies tidak akan maju dalam Pemilihan Presiden 2029.
Refly menjelaskan bahwa pergantian Wakil Presiden melalui pemakzulan sulit dilakukan, karena UUD 1945 mensyaratkan pelanggaran hukum berat. Namun, ia melihat ada celah melalui pengunduran diri sukarela dari Gibran. Jika Gibran mundur, Presiden berhak mengajukan dua calon pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan di situlah peluang Anies bisa masuk.
Menurut Refly, skenario ini dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan meredam rivalitas politik pasca-Pilpres 2024.
Bagi Presiden Prabowo, memasukkan Anies ke dalam kabinet tidak hanya menyatukan kekuatan politik, tetapi juga meredam potensi lawan di Pilpres 2029. Seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada menyebut langkah ini sebagai “akuisisi strategis” yang akan mempersempit ruang gerak oposisi.
Sementara itu, bagi Anies, menerima tawaran ini berarti menunda ambisi politiknya, namun ia akan mendapatkan posisi strategis sebagai pejabat negara nomor dua dengan akses penuh terhadap kebijakan nasional.
Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari Istana maupun kubu Anies terkait isu ini. Pihak dekat Gibran menilai analisis ini terlalu spekulatif. Namun, analisis Refly ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia politik, koalisi bisa berubah, dan kompromi sering kali menjadi jalan keluar untuk meredam konflik.
“Kalau bicara politik Indonesia, tidak ada yang benar-benar mustahil, asal ada kepentingan yang bertemu,” pungkas Refly.
