KLATEN — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Klaten, Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh kader di tingkat daerah wajib memosisikan diri sebagai penyambung lidah masyarakat sekaligus corong utama dalam mensosialisasikan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Kader Gerindra diharapkan mampu bersikap kritis, responsif, serta aktif membuka ruang dialog guna menyerap secara langsung dinamika dan kebutuhan riil warga di tingkat akar rumput.
Menyambung Komunikasi Komunitas Desa ke Parlemen
Menurut Hariyanto, esensi dari pergerakan kader di daerah seperti Klaten adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di lingkup pedesaan, untuk kemudian diteruskan secara struktural kepada para wakil rakyat di parlemen.
“Harapannya kader Gerindra kritis, jadi corong Pak Prabowo. Buka telinga, buka mulut, untuk menyukseskan program-program Pak Prabowo,” ujar Hariyanto saat memberikan arahan taktis kepada jajaran kader Gerindra Klaten, Jumat (15/05/2026).
Optimalisasi Tiga Fungsi Utama DPRD
Ia menjabarkan lebih lanjut bahwa masukan dari elemen masyarakat bawah akan menjadi basis data yang kuat bagi legislatif saat melakukan perumusan kebijakan bersama pihak birokrasi pemerintahan.
Aspirasi tersebut nantinya akan diperjuangkan secara konstitusional dalam setiap tahapan pembahasan anggaran, sehingga program eksekutif dapat berjalan tepat sasaran.
“Masyarakat itu kan kapasitasnya memberikan masukan isu-isu strategis yang ada di bawah. Artinya, di desa itu ada persoalan apa, sampaikan ke wakilnya. Wakilnya nanti yang mengusulkan penggunaan anggaran. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif kita kan ada di ranah budgeting (penganggaran), pengawasan, dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda),” urai Hariyanto.
Kawal Implementasi Kebijakan Pusat
Melalui optimalisasi peran kader ini, DPC Gerindra Klaten berkomitmen penuh untuk mengawal agar seluruh program stimulan dari pemerintah pusat benar-benar terdistribusi merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.
Komunikasi dua arah yang intensif antara kader, legislatif, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar realisasi anggaran yang dijalankan oleh jajaran eksekutif selaras dengan peta kebutuhan masyarakat desa.
