Israel Resmi Bergabung dengan “Board of Peace” Donald Trump, Siap Awasi Pemerintahan Transisi di Gaza

WASHINGTON D.C. — Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menandatangani kesepakatan bergabungnya Israel ke dalam “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Netanyahu dalam kunjungannya ke Washington pada Rabu (11/2/2026) waktu setempat, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Dokumen Kesepakatan: Babak Baru Stabilitas Gaza

Melansir laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), dokumentasi yang dirilis menunjukkan momentum penandatanganan berkas keanggotaan oleh Netanyahu di hadapan Marco Rubio. Bergabungnya Israel ke dewan ini menandai perubahan peta politik di Timur Tengah pasca-konflik berkepanjangan.

“Saya telah menandatangani masuknya Israel sebagai anggota resmi ‘Dewan Perdamaian’,” tegas Netanyahu dalam keterangan persnya.

Mandat Internasional dan Pasukan Stabilisasi

Eksistensi Dewan Perdamaian ini bukan tanpa dasar hukum kuat. Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu yang memberi wewenang kepada dewan ini untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza.

Berdasarkan rencana yang disusun oleh pemerintahan Trump, “Board of Peace” memiliki mandat utama untuk:

  • Mengawasi pemerintahan sementara (transisi) di Gaza.

  • Mengoordinasikan pasukan internasional guna menjaga keamanan wilayah pasca-perang.

  • Memfasilitasi distribusi bantuan dan rekonstruksi infrastruktur.

Ambisi Global Donald Trump

Presiden Donald Trump, yang bertindak sebagai ketua dewan tersebut, menyatakan bahwa lembaga ini tidak hanya akan berfokus pada Timur Tengah. Ia berencana memperluas cakupan “Board of Peace” untuk menangani berbagai konflik global lainnya dengan pendekatan diplomasi yang lebih agresif.

Bagi Israel, bergabung dengan dewan ini dipandang sebagai langkah krusial untuk memastikan keamanan jangka panjang di wilayah perbatasan mereka, sembari memberikan ruang bagi AS untuk memimpin normalisasi di kawasan tersebut secara lebih sistematis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *