DEKAI — Tim Peduli Lingkungan II Ibiroma mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait dugaan adanya kepentingan politik yang mulai merambah dunia pendidikan di Tanah Papua. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai praktik dualisme dan sistem otoriter yang terjadi di SD YPK Maranatha Ibiroma, Kabupaten Yahukimo.
Ketua Tim Peduli Lingkungan II Ibiroma, Ferans Lantipo, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti adanya oknum-oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan institusi pendidikan demi kepentingan pribadi maupun politik praktis.
Pernyataan Sikap Tim Peduli Lingkungan II Ibiroma
Bersama perwakilan dari 7 jemaat, mahasiswa, dan masyarakat setempat, tim tersebut merumuskan lima poin tuntutan utama:
-
Dilarang Politisasi: Menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang mengatasnamakan lembaga pendidikan untuk kepentingan pribadi atau politik.
-
Aset Milik GKI: SD YPK Maranatha Ibiroma adalah aset resmi Gereja GKI di Tanah Papua, bukan milik perorangan atau kelompok politik tertentu.
-
Tolak Sistem Otoriter: Mengecam praktik kewajiban bagi lulusan SD YPK Maranatha untuk melanjutkan SMP hanya di satu tempat (Distrik Tangma) tanpa melibatkan persetujuan wali murid.
-
Lindungi Marwah Gereja: Menegaskan bahwa tidak ada oknum pemerintah atau perwakilan tokoh manapun yang berhak mengklaim aset gereja maupun lingkungan II Ibiroma.
-
Selesaikan Konflik: Menuntut penyelesaian tuntas atas persoalan internal sebelum melakukan kegiatan fisik atau administratif apapun di lingkungan SD YPK Maranatha Ibiroma.
Desakan Kepada Pemerintah dan DPRD Yahukimo
Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Sue Lagowan meminta intervensi langsung dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Ia mendesak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, serta para wakil rakyat untuk segera turun tangan.
Secara khusus, aspirasi ini ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Yahukimo, Amirson Heselo dan Natan Wetipo, yang juga merupakan kader GKI.
“Sebagai kader GKI, kami memohon Bapak Dewan Amirson Heselo dan Natan Wetipo untuk segera merespons dan menyelesaikan persoalan ini. Pendidikan anak-anak kami tidak boleh dijadikan komoditas politik,” tegas Sue Lagowan, Selasa (10/3/2026).
Masyarakat berharap agar SD YPK Maranatha Ibiroma dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan Kristen yang murni, transparan, dan bebas dari tekanan pihak luar, demi masa depan generasi emas di Tanah Papua.
