JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan berbagai bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat desa.
Menurut Yandri, program yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat paling bawah.
Target 35 Ribu KDMP Terbangun pada Agustus
Yandri mengatakan, hingga saat ini sekitar 18.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memiliki gudang dan gerai sebagai bagian dari infrastruktur pendukung operasional.
“Insya Allah bulan Agustus sekitar 35.000 KDMP yang terbangun,” kata Yandri saat menjadi narasumber dalam program Newsroom CNN Indonesia TV, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, ia meminta masyarakat bersabar karena proses pembangunan masih berlangsung, termasuk penyediaan gudang, gerai, dan sarana transportasi pendukung.
“Saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi KDMP,” ujarnya.
Salurkan Bantuan Hingga Jadi Penampung Hasil Desa
Yandri menjelaskan, KDMP dirancang agar berbagai bantuan pemerintah, seperti pupuk, elpiji, hingga benih pertanian, benar-benar dapat diterima masyarakat desa secara tepat sasaran.
Selain sebagai saluran distribusi kebutuhan masyarakat, KDMP juga akan berfungsi sebagai offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat desa, baik di sektor pertanian maupun produk kerajinan.
“KDMP ini senafas dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” katanya.
KDMP dan BUMDes Saling Melengkapi
Mendes Yandri menegaskan kehadiran KDMP tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan menjadi pelengkap bagi berbagai unit usaha yang telah berkembang di desa.
Menurutnya, selama ini BUMDes lebih berfokus mengelola potensi unggulan desa, seperti objek wisata, pasar desa, penyediaan air bersih, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Sementara KDMP akan berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, layanan simpan pinjam, serta menjadi agregator hasil pertanian, perkebunan, maupun produk kerajinan warga.
“Jadi saling melengkapi, tidak ada yang saling meniadakan,” tegas mantan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Libatkan Pemerintah Desa
Sebelumnya, Yandri juga menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama 10 asosiasi desa akan terus mengawal implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menegaskan pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur pemerintah desa menjadi faktor penting untuk memastikan Program KDMP berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
