JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menghadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan di Istana Merdeka pada Jumat, 19 September 2025. Pertemuan ini membahas arahan Presiden terkait program prioritas pemerintah, khususnya dalam hal bantuan sosial (bansos).
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo menginstruksikan agar program bansos tidak dikurangi, melainkan diperkuat dan disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program yang memang jadi bagian dari penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
Program bansos yang dimaksud termasuk permakanan untuk lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya program pemberdayaan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terus-menerus bergantung pada bansos. Tujuannya adalah agar KPM bisa “naik kelas” secara terukur setiap tahun.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami dapat arahan Presiden agar kita juga memperkuat pemberdayaan ini,” tegasnya.
Untuk memastikan bansos tepat sasaran, Kemensos telah melakukan ground check terhadap 12 juta KPM. Hasilnya, 1,9 juta KPM dinyatakan tidak memenuhi syarat dan bantuannya akan dialihkan. Penelusuran ini dilakukan bekerja sama dengan PPATK, yang menemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat judi online dan adanya KPM yang mengaku berprofesi sebagai anggota DPR, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.
Gus Ipul menegaskan bahwa mereka yang terbukti terlibat judi online tidak akan menerima bansos lagi. Sementara itu, bagi mereka yang tidak lagi menerima bansos namun sangat membutuhkan, dapat melakukan reaktivasi atau daftar ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan Kemensos.
