JOMBANG — Anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan imun tubuh di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jombang kini berada di bawah radar publik. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Selain isu “dana imun”, perhatian masyarakat juga tertuju pada pos anggaran pengadaan sepeda motor bagi kepala desa serta pengadaan baju dinas anggota DPRD Kabupaten Jombang yang dinilai kurang mendesak.
Besaran Anggaran Menuai Pertanyaan
Berdasarkan informasi yang beredar, nilai anggaran peningkatan imun di beberapa OPD bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp800 juta. Angka yang fantastis ini memicu pertanyaan mengenai urgensi dan transparansi peruntukannya di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot, mengaku belum menerima rincian detail penggunaan dana tersebut. Ia menekankan pentingnya konfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku penanggung jawab sirkulasi anggaran.
“Kita harus mendukung program Bupati terkait efisiensi, berdasarkan petunjuk dari pusat. Silakan dikonfirmasi ke OPD terkait, dan lebih jelasnya bisa ke Sekretaris Daerah, karena lalu lintasnya ada di sana,” ujar Gus Sentot saat ditemui di Kantor DPC Partai Demokrat Jombang, Sabtu (14/3/2026).
Klarifikasi Dinas PUPR: Bukan untuk Imun
Salah satu instansi yang mendapat sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, yang disebut mengelola anggaran senilai lebih dari Rp800 juta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, membantah bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi peningkatan imun tubuh pegawai. Menurutnya, terjadi salah persepsi terkait penamaan pos anggaran tersebut.
“Itu bukan untuk peningkatan imun. Memang diperuntukkan untuk biaya makan-minum pegawai dalam kegiatan dinas. Satu orang hanya dialokasikan sekitar Rp10 ribu per hari,” jelas Imam. Ia menambahkan bahwa besarnya nilai total disebabkan oleh jumlah personel di Dinas PUPR yang jauh lebih banyak dibanding OPD lainnya.
Tuntutan Transparansi Publik
Meski klarifikasi telah diberikan oleh salah satu OPD, isu ini belum mereda di tengah masyarakat. Publik menuntut adanya keterbukaan informasi secara menyeluruh agar tidak terjadi spekulasi mengenai pemborosan uang negara.
Hingga saat ini, beberapa OPD lain yang juga disebut menganggarkan dana serupa masih belum memberikan keterangan resmi terkait detail penggunaan anggaran masing-masing.
