SAMARINDA — Alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dalam dokumen anggaran SKPD Pemprov Kalimantan Timur tahun 2026 menjadi perbincangan hangat. Kritik publik mencuat tidak hanya karena besaran nominalnya, tetapi juga jumlah personel yang mencapai 47 orang, yang dinilai terlalu gemuk dan berpotensi membebani APBD.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan tegas mengenai urgensi keberadaan tim ahli tersebut dalam struktur pemerintahannya.
Mitigasi Risiko Kesalahan Kebijakan
Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa anggaran puluhan triliun rupiah yang dikelola Pemprov Kaltim memerlukan pengawalan ketat dari para pakar. Menurutnya, biaya operasional TAGUPP sebesar Rp10 miliar merupakan bentuk investasi kebijakan untuk mencegah kerugian negara yang jauh lebih besar akibat keputusan yang tidak tepat.
“Kesalahan kebijakan pada anggaran yang mencapai puluhan triliun bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibanding biaya operasional tim ahli. Kita ingin memastikan setiap keputusan pembangunan dijalankan tepat sasaran,” ujar Rudy Mas’ud, Selasa (31/3/2026).
Komposisi Tim dan Dasar Regulasi
Terkait jumlah personel yang mencapai 47 orang, pihak Pemprov memastikan bahwa penunjukan tersebut telah melalui pertimbangan kompetensi di berbagai bidang strategis. Rudy menegaskan bahwa pembentukan TAGUPP sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Beberapa poin pembelaan pemerintah terhadap struktur TAGUPP antara lain:
-
Kompetensi Spesifik: Personel diisi oleh tenaga ahli yang memiliki rekam jejak di bidang infrastruktur, ekonomi, hingga sosial budaya.
-
Percepatan Pembangunan: Tim ini dirancang untuk memotong hambatan birokrasi dalam eksekusi program strategis.
-
Legalitas: Pembentukan diklaim telah mengikuti prosedur administrasi pemerintahan daerah yang sah.
Dilema APBD: Efektivitas vs Efisiensi
Kritik dari pemerhati kebijakan publik sebelumnya menyoroti risiko tumpang tindih fungsi antara TAGUPP dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas-dinas di lingkungan Pemprov. Namun, Gubernur Rudy meyakini bahwa tim ahli memberikan perspektif independen yang lebih matang dalam penyusunan arah pembangunan Benua Etam ke depan.
Kini, publik menunggu hasil nyata dari kerja tim “gemuk” tersebut. Efektivitas TAGUPP akan diuji melalui realisasi program pembangunan Kaltim sepanjang tahun 2026, apakah mampu memberikan dampak ekonomi yang melampaui nilai investasi Rp10 miliar tersebut atau justru menjadi beban administratif belaka.
