BANDUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai pilar peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas, kini mulai menuai sorotan tajam. Di balik narasi mulia pemenuhan gizi anak sekolah, muncul kekhawatiran mengenai indikasi penyimpangan anggaran, patronase yayasan, hingga praktik rente yang berpotensi menjadikan program ini sebagai “proyek bancakan” baru.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat titik-titik rawan dalam rantai distribusi MBG yang tidak sepenuhnya dikelola secara terpusat oleh negara, melainkan melibatkan pihak ketiga atau yayasan tertentu.
Modus Pemotongan Anggaran: “Legal tapi Busuk”
Dugaan kebocoran dana MBG disebut terjadi melalui skema yang secara administratif tampak rapi, namun merugikan secara substansi. Beberapa modus yang mulai terendus antara lain:
-
Biaya Koordinasi: Adanya potongan tidak resmi berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per porsi dengan dalih biaya operasional.
-
Patronase Vendor: Pengadaan bahan baku makanan yang dipaksakan berasal dari vendor tertentu yang diduga terafiliasi dengan pemegang otoritas wilayah.
-
Komisi Yayasan: Pengalihan peran distribusi kepada yayasan yang legalitasnya diatur sedemikian rupa guna mempermudah penyerapan anggaran dengan dalih pemberdayaan.
Dampaknya sangat fatal bagi penerima manfaat: porsi makanan menyusut, kualitas bahan baku di bawah standar gizi, serta keterlambatan distribusi yang merusak efektivitas program.
Salah Arah Kebijakan: Subsidi Konsumsi vs Kemandirian Ekonomi
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa program MBG berisiko menjadi mesin distribusi uang yang tidak produktif. Alih-alih memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui lapangan kerja, negara justru mengambil alih peran dapur dengan biaya triliunan rupiah yang sulit diawasi secara mendetail hingga ke pelosok daerah.
MBG dikhawatirkan hanya berfungsi sebagai:
-
Alat Legitimasi Politik: Mengamankan dukungan massa melalui program bansos jenis baru.
-
Peredam Sosial Jangka Pendek: Memberikan ilusi kesejahteraan sementara di tengah tingginya angka pengangguran.
-
Bom Waktu Anggaran: Beban APBN yang terus membengkak tanpa adanya indikator keberhasilan yang terukur secara objektif.
Mendesak Pengawasan Ketat dari BPK dan APH
Untuk mencegah MBG menjadi lubang hitam korupsi, diperlukan keberanian politik untuk melibatkan pengawasan berlapis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan inspektorat kementerian harus turun ke lapangan guna memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar berubah menjadi gizi bagi anak bangsa, bukan keuntungan pribadi oknum tertentu.
Tanpa sistem pengawasan dan transparansi yang radikal, MBG berisiko menyisakan warisan buruk: kemiskinan yang dijadikan proyek ekonomi dan anak-anak yang hanya dijadikan tameng moral bagi praktik korupsi sistemik.
