Jombang, 17 Juni 2025 — Polemik pengelolaan lahan parkir di kawasan Jombang Kuliner (JOKUL) terus bergulir. Setelah Karang Taruna Kelurahan Jombatan menyuarakan kekecewaan karena tidak dilibatkan, kini giliran Ketua LSM Jaringan Rakyat Peduli Keadilan (JRPK), Sahrehal A., yang mengecam kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang.
Dalam keterangannya, Sahrehal menyayangkan keputusan Disdagrin yang menunjuk Serikat Pekerja Kaki Lima (SEPEKAL) sebagai pengelola parkir tanpa mempertimbangkan aspirasi warga lokal.
“Ini bukan sekadar persoalan parkir, tapi soal keadilan dan keberpihakan. Warga pribumi seharusnya diprioritaskan dalam pengelolaan kawasan seperti JOKUL,” ujar Sahrehal kepada media, Selasa (17/6).
Ia menilai, keputusan tersebut mencerminkan ketimpangan dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, Karang Taruna Jombatan memiliki kapasitas dan kedekatan wilayah yang layak untuk dilibatkan secara aktif.
Sahrehal juga mengkritik mekanisme forum komunikasi yang dinilai tertutup. Ia menyebut bahwa forum pertemuan yang seharusnya terbuka justru dibatasi, dengan hanya sedikit perwakilan Karang Taruna yang diizinkan masuk.
“Ini mencederai prinsip partisipasi publik. Disdagrin harus segera membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jika pengelolaan kawasan JOKUL dilakukan tanpa melibatkan warga lokal secara adil, hal itu bisa memicu konflik sosial dalam jangka panjang.
“Pasar JOKUL milik masyarakat, bukan kelompok tertentu. Warga lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Disdagrin Kabupaten Jombang. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa penunjukan SEPEKAL bersifat sementara sembari menunggu regulasi resmi terkait pengelolaan JOKUL.
Sementara itu, Sahrehal mengungkapkan rencana untuk menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Jombang serta meminta keterlibatan aktif dari Lurah Jombatan dalam memperjuangkan aspirasi pemuda lokal.
