JAKARTA — Jajaran pengurus pusat Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum I Gede Pasek Suardika (GPS) melakukan kunjungan kerja resmi ke kantor Kementerian Hukum RI di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini merupakan langkah strategis partai dalam memperkuat sinergi kelembagaan serta melakukan audiensi terkait dinamika hukum nasional.
Kedatangan rombongan PKN disambut hangat oleh pejabat teras Kementerian Hukum. Pertemuan tertutup tersebut fokus membahas berbagai isu krusial, mulai dari penguatan sistem hukum hingga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Misi Penguatan Kesadaran Hukum dan Pelayanan Publik
I Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa sebagai partai yang memiliki komitmen kuat pada nilai-nilai kebangsaan, PKN merasa perlu untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah. Salah satu poin utama yang dibahas adalah mencari peluang kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
“Kunjungan ini merupakan wujud silaturahmi sekaligus ruang diskusi konstruktif. Kami ingin memastikan bahwa PKN sebagai entitas politik turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat,” ujar Pasek dalam keterangannya pasca pertemuan.
Sinergi Strategis Jelang Agenda Politik
Pertemuan ini juga dipandang sebagai langkah penting bagi PKN dalam memastikan tertib administrasi kepartaian. Mengingat latar belakang I Gede Pasek sebagai mantan Ketua Komisi III DPR RI, diskusi mengenai harmonisasi regulasi kepartaian dan perlindungan hak sipil menjadi materi diskusi yang sangat dinamis.
Kementerian Hukum RI mengapresiasi langkah proaktif PKN dalam menjalin komunikasi formal dengan pemerintah. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat, di mana partai politik tidak hanya fokus pada kontestasi, tetapi juga aktif memberikan masukan berkualitas bagi penegakan hukum di tanah air.
Harapan Meningkatkan Kualitas Demokrasi
Melalui kunjungan resmi ini, PKN menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah. Kolaborasi antara partai politik dan kementerian diharapkan mampu mempercepat reformasi hukum yang berkeadilan serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.
