BENGKULU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Tim satuan tugas KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Bengkulu dan mengamankan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, Selasa (10/3/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut saat dihubungi awak media. “Confirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu. Salah satunya Bupati Rejang Lebong,” tegas Budi.
Kronologi Penangkapan: Intai Kegiatan di Bengkulu Selatan
Operasi senyap ini bermula sejak Senin (9/3/2026) pagi. Tim antirasuah dilaporkan telah memantau aktivitas Muhammad Fikri Thobari saat menghadiri sebuah kegiatan internal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Setelah pemantauan dirasa cukup, tim bergerak menuju kediaman pribadi sang bupati yang terletak di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
Kadis PUPR Ikut Diamankan, Sejumlah Uang Disita
Dalam penggeledahan di rumah pribadi tersebut, tim KPK tidak hanya mendapati bupati. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo, juga berada di lokasi dan turut diamankan oleh petugas.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita barang bukti krusial berupa:
-
Unit telepon seluler milik para terperiksa.
-
Sejumlah uang tunai dalam jumlah signifikan.
Uang tersebut diduga kuat berasal dari pihak kontraktor sebagai pemberian fee terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Pemeriksaan Intensif di Mapolres
Sekitar pukul 18.00 WIB, para terperiksa dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal. Namun, untuk kepentingan pengembangan kasus, Bupati Fikri kemudian menjalani pemeriksaan lebih intensif di Mapolres Kepahiang hingga tengah malam.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini. Hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap proyek tersebut.
