SUMENEP – Potensi konflik vertikal di tengah masyarakat Kepulauan Kangean akibat pelaksanaan survei seismik dan rencana eksploitasi migas di perairan dangkal (onshore) maupun laut lepas (offshore) wilayah Kangean Barat, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, semakin menguat.
Menanggapi polemik tersebut, politisi dan aktivis senior asal Pulau Kangean, Ainurrahman, S.H., mengapresiasi langkah pembentukan Lembaga Pemersatu Para Pihak Masyarakat Kangean (LP2MK). Wadah ini bertujuan mengadvokasi kebijakan dan melindungi kepentingan masyarakat Kangean.
“Rancangan kegiatan yang dicanangkan kawan-kawan inisiator ini (LP2MK) sangat baik. Ini solusi komprehensif berkeadilan,” ujar Ainurrahman, yang akrab disapa Gus Mamang, pada Jumat (26/9/2025).
Menurut Gus Mamang, LP2MK patut didukung seluruh elemen masyarakat untuk menetralisir konflik vertikal yang berlarut-larut. Ia menekankan perlunya “diplomat sejati” yang dapat menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan proporsi yang tepat antara warga, perusahaan migas, dan pemerintah, serta memastikan hak-hak masyarakat lokal terlindungi.
Gus Mamang juga mengingatkan bahwa kegiatan hulu migas, termasuk seismik Blok Kangean Barat, merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kendali SKK Migas. Oleh karena itu, protes yang terjadi adalah hal yang sah secara hukum, tetapi harus memiliki klimaks atau ujung akhir yang jelas.
“Maka dari itu LP2MK ini diharapkan menjadi pemersatu atas perbedaan yang terjadi,” jelasnya.
Ia mengajak masyarakat Kangean untuk mendukung kegiatan forum diskusi terbuka yang dicanangkan LP2MK. Tujuannya adalah melahirkan keputusan dan kesepakatan bersama yang melibatkan forum di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat di Jakarta, demi kepentingan masyarakat Kangean.
