GRESIK — Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Bawean dengan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Pendopo Kecamatan Tambak pada Senin (9/2/2026).
Musrenbang ini menjadi wadah dialog krusial antara jajaran pemerintah daerah dengan elemen masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan pada tahun mendatang.
Menyerap Aspirasi Masyarakat Kepulauan
Dalam forum tahunan tersebut, Wabup Alif yang didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Shinta Puspitasari, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Forum ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, serta jajaran Forkopimcam Tambak dan para kepala desa se-Kecamatan Tambak.
Berbagai pertanyaan dan masukan kritis dari peserta dijawab secara lugas oleh Wakil Bupati. Ia memastikan setiap usulan akan dicatat dalam berita acara untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten, sepanjang selaras dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
Sinergi Kunci Kesejahteraan Warga
Wabup Alif menyoroti pentingnya sinkronisasi antara usulan desa dan kebijakan pemerintah kabupaten. Menurutnya, koordinasi yang kuat adalah modal utama agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Program pembangunan yang direncanakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan merata yang berorientasi pada kesejahteraan warga,” ujar dr. Alif.
Ia juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini telah terjalin baik antara Pemkab Gresik dengan pemerintah desa di Pulau Bawean.
Skala Prioritas untuk Kepentingan Publik
Lebih lanjut, dr. Alif menjelaskan bahwa meski seluruh usulan ditampung, pemerintah tetap akan memberlakukan skala prioritas. Hal ini penting untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada program-program yang mendesak bagi kepentingan publik luas.
“Sinergitas Pemkab Gresik dengan desa saat ini sudah sangat baik. Ada kegiatan yang memang ditangani langsung oleh desa melalui dana desa, namun ada juga program pemerintah yang merupakan skala prioritas yang harus didahulukan demi kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.
Rangkaian Musrenbang ini diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis yang mampu mempercepat transformasi ekonomi dan infrastruktur di Pulau Bawean pada tahun 2027 mendatang.
