JAKARTA – Banyak masyarakat beranggapan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan tanah tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat. Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya keliru, namun bukan berarti tanah yang telah bersertifikat SHM sepenuhnya kebal dari sengketa hukum.
Dalam praktiknya, tidak sedikit pemilik tanah yang terkejut ketika mengetahui bahwa tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik masih dapat menjadi objek gugatan di pengadilan. Padahal, sertifikat tanah selama ini dikenal sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak.
Mengapa SHM Masih Bisa Digugat?
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pernah menjelaskan bahwa sertifikat tanah tetap dapat menjadi objek gugatan apabila terdapat pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut atau terdapat dugaan cacat dalam proses penerbitannya.
Menurutnya, kepastian hukum di bidang pertanahan harus didukung oleh data fisik dan data yuridis yang valid.
“Kalau data pertanahan tidak valid, potensi sengketa akan terus muncul,” ujar Nusron Wahid sebagaimana dikutip dari keterangan Kementerian ATR/BPN.
Karena itu, meskipun sertifikat telah terbit, pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
1. Sengketa Waris
Salah satu penyebab paling sering munculnya gugatan terhadap tanah bersertifikat adalah sengketa waris.
Dalam banyak kasus, sertifikat telah diterbitkan atas nama seseorang, namun kemudian muncul ahli waris lain yang merasa haknya belum diperhitungkan atau diabaikan dalam proses pembagian warisan.
Kondisi tersebut sering berujung pada gugatan perdata untuk menguji keabsahan kepemilikan maupun proses peralihan hak yang pernah dilakukan.
Apabila pengadilan menemukan adanya pelanggaran hak ahli waris, maka sertifikat yang telah terbit pun dapat menjadi objek pemeriksaan hukum.
2. Kesalahan Data dan Administrasi
Selain sengketa waris, gugatan juga dapat muncul akibat dugaan kesalahan administrasi pertanahan.
Beberapa contoh yang sering terjadi antara lain:
- Tumpang tindih bidang tanah;
- Kesalahan pengukuran;
- Kesalahan penetapan batas tanah;
- Pemalsuan dokumen;
- Peralihan hak yang tidak sah;
- Kesalahan pencatatan data yuridis maupun data fisik.
Dalam kondisi tertentu, kesalahan administrasi tersebut dapat menjadi dasar gugatan ke pengadilan atau permohonan pembatalan sertifikat melalui mekanisme yang berlaku.
Validitas Data Jadi Kunci Kepastian Hukum
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan sangat bergantung pada validitas data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional.
Menurutnya, proses pendaftaran tanah terdiri dari dua aspek utama yang harus sama-sama benar dan akurat.
“Proses pendaftaran tanah itu ada dua hal, yaitu aspek fisik dan aspek yuridis,” jelasnya.
Aspek fisik meliputi lokasi, luas, batas, dan kondisi bidang tanah. Sementara aspek yuridis berkaitan dengan status hukum tanah, riwayat kepemilikan, serta dokumen pendukung hak atas tanah.
SHM Tetap Bukti Kuat, Tetapi Bukan Kebal Gugatan
Meski demikian, SHM tetap merupakan alat bukti kepemilikan yang sangat kuat menurut hukum Indonesia. Sertifikat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak selama data yang menjadi dasar penerbitannya benar dan tidak terdapat cacat hukum.
Karena itu, masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat tetap disarankan untuk memastikan seluruh dokumen pendukung, riwayat kepemilikan, data waris, serta batas-batas tanah telah sesuai dan terdokumentasi dengan baik.
Dengan data fisik dan data yuridis yang valid, potensi sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan semakin kuat.
