JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penataan kelembagaan dan tata laksana pemerintah harus dilakukan secara holistik dan berorientasi pada efektivitas. Penataan tidak boleh semata-mata fokus pada struktur organisasi, melainkan harus melihat keseluruhan ekosistem, termasuk aspek fungsi, proses, tata kelola, kapabilitas, dan kebutuhan publik.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Konsolidasi Penataan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Instansi Pusat Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
“Saat ini masih banyak perbedaan interpretasi, misalnya mengenai apakah mandat dan arahan selalu harus diterjemahkan menjadi struktur baru. Nah, inilah yang ingin kita luruskan dan selaraskan bersama,” kata Nanik.
Usulan Harus Berbasis Data dan Kajian
Konsolidasi ini dilakukan untuk mendorong tertib administrasi dalam pengusulan penataan kelembagaan. Nanik menyoroti banyaknya usulan yang masuk tanpa analisis yang memadai, tanpa kajian beban kerja, dan tanpa penghitungan dampak.
“Ke depan, kita harus bisa memastikan setiap usulan benar-benar berbasis data, kajian, dan kebutuhan nyata yang proporsional dan objektif,” tegasnya.
Untuk menguatkan implementasi evaluasi kelembagaan, KemenPANRB sedang memfinalisasi penyusunan Indeks Kapabilitas Kelembagaan. Alat ukur objektif ini bertujuan melihat perbaikan organisasi pemerintah dari tahun ke tahun secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Tiga Pilar Transformasi Kelembagaan
Nanik menjelaskan, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, kelembagaan negara harus berevolusi menjadi tepat fungsi, kolaboratif, adaptif, hingga andal dan efektif. Hal ini menuntut birokrasi meninggalkan pola lama yang kaku menuju budaya kerja yang lincah, digital, dan berorientasi hasil.
Terdapat tiga pilar utama dalam penataan kelembagaan yang ideal:
-
Interoperabilitas kelembagaan.
-
Arsitektur pemerintahan adaptif.
-
Pusat orkestrasi koordinasi.
Sementara itu, tiga kunci sukses dalam penataan kelembagaan dan tata laksana adalah kepemimpinan kolaboratif, kebijakan tata kelola yang menyeluruh, dan transformasi kelembagaan.
Nanik mengutip arahan Presiden yang menekankan bahwa tanpa tata kelola dan lembaga yang kuat, negara tidak akan pernah memiliki daya tahan dan daya saing.
