JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas dakwaan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji periode 2023–2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Pelimpahan berkas tersebut menandai masuknya perkara ke tahap persidangan. Selanjutnya, KPK menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Berkas Dakwaan Dilimpahkan ke Pengadilan
Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, petugas mengangkut tumpukan berkas perkara menggunakan troli barang. Berkas dakwaan yang memuat konstruksi perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut terlihat sangat tebal hingga mencapai setinggi pinggang orang dewasa.
Perkara ini berkaitan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa berkas dakwaan telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. “Hari ini, JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan ke PN Pusat terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Selanjutnya, JPU KPK menunggu penetapan jadwal sidangnya,” kata Budi Prasetyo.
Menunggu Jadwal Sidang
Dengan dilimpahkannya berkas dakwaan tersebut, proses penanganan perkara kini memasuki tahapan persidangan. Pengadilan Tipikor selanjutnya akan menetapkan majelis hakim serta menjadwalkan sidang perdana untuk memeriksa perkara tersebut.
Dalam persidangan nanti, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi guna membuktikan dakwaan yang diajukan.
KPK Ajak Masyarakat Mengawal Proses Hukum
KPK menegaskan perkara dugaan korupsi kuota haji menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji dan kepentingan para calon jemaah Indonesia.
Budi Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan. “KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini, terlebih perkara ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji Indonesia,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengumumkan jadwal sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.
