Kejar Target Perekaman 100%, Mendagri Minta Ditjen Dukcapil Lebih Agresif dan Prioritaskan Kelompok Sulit Dijangkau

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk bekerja lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan. Hal ini didasarkan pada tingkat perekaman data yang baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia.

Mendagri menyampaikan arahan tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

“Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita,” ujar Mendagri.

Strategi Jemput Bola dan Prioritas Sasaran

Mendagri memerintahkan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk menyusun program dan menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau.

Kelompok masyarakat yang harus menjadi sasaran prioritas meliputi:

  • Masyarakat adat di pedalaman.

  • Masyarakat prasejahtera.

  • Tunawisma yang tidak memiliki domisili.

Mendagri mengingatkan bahwa undang-undang menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, Mendagri menyoroti kesulitan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang harus pulang ke Indonesia hanya untuk memperpanjang dokumen kependudukan. Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan RI di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

Penguatan Infrastruktur dan Dukungan Bencana

Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, meliputi server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. Data kependudukan dinilai sebagai aset strategis negara yang menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Mendagri memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mendagri telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak.

Rakornas ini turut dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, Kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, dan pejabat terkait lainnya.

Penulis: JULIARDIEditor: SNF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *