Warga Badau Menjerit! Krisis Air Bersih Meluas, Distribusi PDAM Kapuas Hulu Dinilai Tak Efektif

KAPUAS HULU — Masyarakat Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, kini berada dalam kondisi sulit akibat krisis air bersih yang kian memprihatinkan. Minimnya pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Badau dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas harian warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga operasional sosial di wilayah perbatasan tersebut.

Ironisnya, krisis ini terjadi di tengah adanya jalur distribusi lama yang sebenarnya masih memiliki pasokan air stabil namun belum dimaksimalkan oleh pihak pengelola.

Penyebab Utama: Ketidakefisienan Sistem Dua Jalur

Pihak PDAM Badau mengungkapkan bahwa kendala teknis berakar pada sistem distribusi yang menggunakan dua jalur pipa (paralon). Skema dua cabang ini dinilai kurang efisien dan menjadi biang keladi mampetnya aliran air ke rumah-rumah warga.

  • Pipa Pertama: Jalur yang mengalirkan air ke wilayah perbatasan sering mengalami kekeringan total, memaksa warga mencari sumber air alternatif yang jauh.

  • Pipa Kedua (Jalur Lama): Justru terpantau masih memiliki ketersediaan air yang cukup dan beroperasi dengan baik.

Warga Desak PDAM Aktifkan Jalur Lama

Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat. Warga mendesak agar PDAM lebih mengutamakan kepentingan publik dengan segera mengaktifkan atau memaksimalkan jalur paralon lama yang pasokannya masih stabil.

“Air sebenarnya masih ada di paralon lama, tapi belum dimaksimalkan. Kami berharap PDAM bisa mengambil langkah cepat agar air kembali mengalir lancar. Jangan biarkan kami terus kesulitan,” ungkap salah satu warga Badau dengan nada kecewa.

Menunggu Arahan PDAM Putussibau

Hingga saat ini, operasional PDAM Badau seolah “terkunci” karena masih harus menunggu konfirmasi dan arahan teknis dari PDAM Putussibau. Koordinasi birokrasi ini diharapkan tidak memakan waktu lama, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu segera turun tangan memberikan solusi konkret agar permasalahan distribusi ini tidak berlarut-larut menjadi krisis sosial yang lebih besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *