KLATEN — Polemik mengenai kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Klaten akhirnya mendapat jawaban resmi. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Ceper angkat bicara guna mengklarifikasi simpang siur informasi di media sosial terkait anggaran Rp15.000 per porsi yang dinilai tidak sesuai dengan penampakan menu di lapangan.
Kepala SPPG Ceper, Noval, menegaskan bahwa terdapat mispersepsi di masyarakat mengenai angka Rp15.000 tersebut.
Rincian Anggaran: Tidak Semua untuk Makanan
Noval menjelaskan bahwa anggaran Rp15.000 yang diturunkan pemerintah merupakan pagu total yang mencakup biaya operasional, sewa tempat, hingga upah tenaga kerja. Untuk komponen bahan baku makanan sendiri, nilainya dibagi berdasarkan jenjang pendidikan.
“Masyarakat tahunya Rp15.000. Sebenarnya itu anggaran total. Untuk bahan baku, pagunya adalah Rp8.000 untuk porsi kecil (PAUD hingga SD kelas 3), dan Rp10.000 untuk porsi besar (kelas 4 SD hingga SMA/Sederajat),” jelas Noval, Jumat (27/2/2026).
Standar Ketat dan Transparansi Harga Satuan
Meski anggaran bahan baku terbatas, SPPG Ceper yang melayani 2.614 penerima manfaat di 14 sekolah memastikan proses quality control berjalan ketat. Asisten Lapangan SPPG Ceper, Kus Hendarto, menyebutkan bahwa setiap sayur dan protein seperti telur diperiksa kelayakannya sebelum diolah.
Sebagai bentuk transparansi baru mulai minggu ini, pihak SPPG juga melakukan terobosan dengan mencantumkan rincian harga.
“Kami sekarang mencantumkan harga satuan makanan agar penerima manfaat dan wali murid mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan. Nilai gizi juga kami perbarui setiap hari,” kata Kus Hendarto.
Sanksi bagi Staf dan Jaminan Makanan Layak
Pihak dapur SPPG berkomitmen memberikan konsekuensi tegas jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan siswa. Staf yang bertanggung jawab akan diberikan teguran atau sanksi, sementara makanan yang bermasalah akan segera diganti.
Seluruh staf dapur juga diklaim telah menjalani pelatihan dan mengantongi sertifikat keselamatan makanan (food safety) guna menjamin standar higienitas program nasional ini.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga Klaten bahwa perbedaan antara anggaran pusat dan menu di piring siswa terjadi karena adanya pembagian biaya operasional yang cukup besar di tingkat teknis lapangan.
