KLATEN — Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Hamenang, masyarakat Klaten mulai menyuarakan kritik terkait realisasi program unggulan “Dalan Alus, Padang, Banyu Lancar”. Salah satu poin yang paling disorot adalah kondisi jalanan yang masih gelap gulita di berbagai titik, yang dinilai mengancam keamanan dan kenyamanan warga.
Meskipun janji politik menjanjikan infrastruktur yang benderang, fakta di lapangan menunjukkan pemenuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menghadapi kendala besar.
Defisit 9.000 Titik Lampu: Anggaran Jadi Penghambat Utama
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Klaten, Supriyono, mengakui bahwa pemenuhan PJU di wilayahnya masih sangat terbatas. Hingga saat ini, Klaten tercatat masih kekurangan sekitar 9.000 titik lampu untuk menerangi seluruh ruas jalan kabupaten.
“Baru proses nanti di triwulan 2. Itu pun kita hanya mendapat alokasi sejumlah 230 titik. Padahal, kekurangannya mencapai 9.000 titik,” ungkap Supriyono, Minggu (29/3/2026).
Menurut perhitungan teknis, untuk mengejar target visi-misi Bupati dalam sisa masa jabatan 4 tahun ke depan, Pemkab Klaten idealnya memasang minimal 2.000 titik PJU setiap tahun. Namun, dengan estimasi biaya mencapai Rp18 juta hingga Rp20 juta per tiang, keterbatasan anggaran daerah menjadi tembok penghalang utama.
Faktor Teknis: Komponen Hilang dan Masa Pakai Habis
Selain masalah pengadaan baru, Dishub Klaten juga dipusingkan dengan banyaknya lampu eksisting yang mati. Supriyono menjelaskan beberapa faktor teknis yang memperparah kegelapan jalan di Klaten:
-
Masa Pakai Elektronik: Banyak perangkat PJU merupakan pengadaan lama yang masa kerja komponen elektroniknya sudah habis.
-
Baterai Lemah: Komponen baterai memiliki batas waktu normal sekitar 5 tahun. Setelah melewati masa itu, fungsi lampu akan menurun drastis hingga mati total.
-
Pencurian Sparepart: Maraknya kehilangan komponen atau suku cadang PJU di lapangan menjadi kendala teknis yang sering ditemui tim pemeliharaan.
Harapan Masyarakat vs Realitas Lapangan
Kondisi jalan yang gelap tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindakan kriminalitas. Masyarakat berharap ada terobosan kebijakan atau skema pendanaan kreatif agar janji “Padang” (terang) tidak sekadar menjadi slogan politik.
Kadishub mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa perbaikan PJU memerlukan perhatian khusus yang melibatkan aspek anggaran dan pengamanan aset di lapangan agar lampu yang sudah terpasang tidak rusak atau hilang.
