JAKARTA — Pernyataaan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat, mendadak menjadi diskursus hangat di media sosial. Sebuah potongan video yang viral menunjukkan mantan Gubernur NTT tersebut mengaitkan fenomena mencairnya es kutub dengan peningkatan kadar oksigen dunia—sebuah logika yang dinilai para pakar dan aktivis lingkungan bertolak belakang dengan konsensus sains iklim global.
Narasi tersebut memicu kekhawatiran publik mengenai kedalaman literasi sains para pengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman krisis iklim yang kian nyata.
Logika “Luas Lautan” yang Dipertanyakan
Dalam potongan video yang diunggah ulang oleh akun @nalarlogika.id, Victor menyebutkan bahwa semakin besar volume lautan akibat mencairnya es di kutub, maka oksigen yang dihasilkan akan semakin melimpah. Pernyataan ini diduga didasarkan pada asumsi sederhana bahwa laut adalah penyumbang oksigen terbesar.
“Semakin besar lautan karena es di kutub mencair, semakin banyak oksigennya,” ungkap Victor dalam potongan video tersebut.
Namun, pernyataan ini langsung dipatahkan oleh berbagai kritik yang menyebut bahwa mencairnya es kutub bukanlah “perluasan area produksi”, melainkan bencana ekosistem. Kenaikan suhu air laut justru dapat merusak habitat fitoplankton—organisme laut mikroskopis yang justru merupakan produsen utama oksigen di bumi.
Efek Kupu-Kupu dan Keseimbangan Ekosistem
Masyarakat dan pemerhati lingkungan menyayangkan narasi tersebut karena dianggap mengabaikan kompleksitas ekosistem. Kritik publik juga mengaitkan fenomena ini dengan teori Butterfly Effect (Efek Kupu-Kupu), di mana perubahan kecil di satu wilayah—seperti mencairnya es—dapat memicu rantai bencana yang jauh lebih besar, mulai dari tenggelamnya wilayah pesisir hingga perubahan arus laut global.
“Bagaimana mungkin kita mewakilkan hak politik kepada mereka yang tidak bisa mencerna ekosistem alam dengan baik? Fungsi hutan dan laut jauh lebih kompleks daripada sekadar angka produksi oksigen,” tulis salah satu narasi kritis yang beredar luas di media sosial.
Urgensi Literasi Sains Pejabat Publik
Polemik ini kembali membuka perdebatan lama mengenai pentingnya literasi sains bagi para pembuat kebijakan. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai sains lingkungan, kebijakan publik yang dilahirkan dikhawatirkan tidak akan relevan dengan upaya mitigasi pemanasan global, atau bahkan berisiko memperparah kerusakan alam.
