JOMBANG – Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Mrican Tahap III yang digelar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai menuai perhatian kalangan petani di Kabupaten Jombang. Kekhawatiran muncul setelah rencana pengeringan saluran irigasi primer dinilai berpotensi mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian yang saat ini tengah menjalankan Program Optimalisasi Lahan (OPLA).
Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mrican Tahap III yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Kamis (9/7/2026).
Sosialisasi dihadiri oleh jajaran BBWS Brantas, Kepala Unit Pengelola Irigasi (UPI) Mrican Doni Setiawan, konsultan perencana, kontraktor pelaksana, seluruh Ketua Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) se-Kabupaten Jombang, serta sejumlah instansi teknis terkait.
Rehabilitasi Mencakup Saluran Primer dan Sekunder
Dalam pemaparan yang disampaikan kepada peserta, dijelaskan bahwa pekerjaan Tahap III meliputi rehabilitasi satu saluran irigasi primer dan tujuh saluran irigasi sekunder di Daerah Irigasi Mrican.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT ADHI–SELARAS–TITIS KSO, sedangkan jasa konsultansi dilaksanakan oleh AGRINAS JALADRI NUSANTARA – PERANCANG ADINUSA KSO.
Pihak kontraktor menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi mengharuskan dilakukan pengeringan saluran irigasi primer agar proses rehabilitasi dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang optimal.
Petani Khawatir Pasokan Air Terhenti
Penjelasan tersebut justru memunculkan berbagai pertanyaan dari para Ketua GHIPPA yang hadir dalam forum.
Mereka menilai saluran primer D.I. Mrican selama ini menjadi sumber utama pengairan ribuan hektare sawah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Jombang. Apabila aliran air dihentikan sementara, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kegiatan pertanian yang sedang berlangsung.
Kekhawatiran itu semakin besar karena saat ini para petani tengah menjalankan Program Optimalisasi Lahan (OPLA) yang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Program tersebut membutuhkan ketersediaan air irigasi yang stabil agar target produksi dapat tercapai sesuai rencana.
BBWS Sebut Rencana Sudah Dibahas Bersama
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Unit Pengelola Irigasi (UPI) Mrican Doni Setiawan menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bukan merupakan keputusan yang diambil secara sepihak.
Menurutnya, rencana pekerjaan telah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada 23 Juni 2026 dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
“Kami sudah mengundang beberapa kepala bidang, pengamat, dan beberapa PPL. Dalam pertemuan tersebut sudah disepakati,” ujar Doni Setiawan saat memberikan penjelasan dalam forum sosialisasi.
Meski demikian, sejumlah peserta masih mempertanyakan sinkronisasi antara jadwal rehabilitasi jaringan irigasi dengan pelaksanaan Program OPLA yang sedang berjalan di lapangan.
Petani Minta Ada Mitigasi dan Pengaturan Jadwal
Dalam forum tersebut, para Ketua GHIPPA berharap pemerintah, BBWS Brantas, serta pelaksana proyek dapat menyusun strategi pelaksanaan rehabilitasi yang mampu meminimalkan dampak terhadap sektor pertanian.
Mereka mengusulkan agar dilakukan pengaturan jadwal pengeringan saluran secara lebih terencana, disertai langkah-langkah mitigasi sehingga kebutuhan air irigasi bagi petani tetap dapat terpenuhi selama proses pekerjaan berlangsung.
Selain itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah, pelaksana proyek, dan kelompok petani juga dinilai menjadi faktor penting agar setiap tahapan pekerjaan dapat dipahami bersama serta menghindari kesalahpahaman di lapangan.
Dengan koordinasi yang baik, para petani berharap rehabilitasi jaringan irigasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pengairan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga produktivitas pertanian serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.
