GRESIK — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan DPRD Gresik menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah”. Acara yang berlangsung di Hotel Horison GKB, Kamis (22/01/2026) ini, menjadi momentum krusial untuk merumuskan ulang strategi pendapatan daerah di tengah tantangan pemangkasan anggaran pusat.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT ke-80 PWI, dengan menghadirkan narasumber utama yakni Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dan Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir.
Pers Bukan Sekadar Menulis, Tapi Memberi Solusi
Ketua PWI Gresik, Deni Ali Setiono, menegaskan bahwa melalui dialog ini, insan pers ingin berkontribusi nyata dalam tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal besarnya nominal anggaran, melainkan efektivitas penggunaannya.
“Pembangunan daerah bukan hanya soal angka, tapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggaran tepat sasaran. Dialog ini adalah sumbangsih PWI untuk memberikan solusi atas permasalahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan warga,” tegas Deni.
Optimalisasi Potensi Industri: Gresik Jangan Jadi Penonton
Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, melontarkan kritik konstruktif terkait kemandirian fiskal Gresik. Ia menyoroti keberadaan hampir 1.000 perusahaan besar di Gresik yang seharusnya mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh di atas angka Rp1,1 triliun.
“Lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang sektor industri olahan, namun PAD masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi konvensional. Pemerintah daerah harus kreatif menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD dan optimalisasi sektor perizinan agar Gresik menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujar lulusan UNEJ tersebut.
Strategi Pemerintah: Inovasi PBG dan Perluasan Basis Pajak
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengungkapkan bahwa Pemkab sedang menggenjot sektor perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama di kawasan industri, sebagai sumber pendapatan baru yang menjanjikan.
Selama ini, PAD Gresik tahun 2025 memang masih didominasi pajak daerah (95,24%) seperti PBB dan BPHTB. “Kami tengah memperluas basis penerimaan dengan memperbaiki basis data pajak dan memperkuat proses pemungutan melalui percepatan Perda serta peningkatan SDM peralatan penunjang,” jelas Alif.
Legislatif Dorong Efisiensi di Tengah Pemotongan Dana Pusat
Di sisi lain, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyoroti adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar. Kondisi ini memaksa daerah untuk lebih mandiri agar proyek infrastruktur tidak terhenti.
“PAD menjadi fokus utama kami karena adanya pengurangan TKD. Kami meminta Pemkab tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat dan terus memperbaiki iklim investasi. Jika investasi masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap, dan PAD pasti meningkat,” pungkas Syahrul yang diamini oleh Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim.
Forum ini juga menghasilkan masukan strategis seperti usulan pembentukan Badan Riset Industri serta penguatan pendidikan vokasi agar SDM lokal mampu memenuhi kebutuhan industri skala besar di Gresik.
