JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengemban misi internasional di Gaza. Pasukan tersebut disiapkan untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF), namun keberangkatannya masih tertahan menunggu keputusan dari Board of Peace (BoP).
Sjafrie memastikan bahwa secara teknis dan mental, militer Indonesia telah berada pada posisi siaga tempur dan siap diberangkatkan sewaktu-waktu.
Kesiapan Militer di Tengah Dinamika Geopolitik
Dalam keterangannya di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026), Sjafrie menjelaskan bahwa situasi di Timur Tengah yang melibatkan aktor utama seperti Israel, Amerika Serikat, dan Iran membuat pembahasan di forum internasional menjadi sangat dinamis.
“Kita siap untuk berangkat, tetapi kita menunggu perkembangan dari BoP. Dinamikanya sangat tinggi sekarang, banyak laporan global yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Sjafrie.
Ia menambahkan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto sudah jelas sejak awal: Kemenhan harus menyiapkan pasukan agar saat mandat internasional turun, Indonesia tidak lagi dalam tahap persiapan, melainkan tahap eksekusi. “Kalau BoP meminta pengiriman pasukan besok, maka hari ini kita harus siap. Dan hari ini kita siap,” tegasnya.
Misi Kemanusiaan Berdasarkan Konstitusi
Menhan menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi di Gaza bukan sekadar urusan militer, melainkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
“Dalam menjalankan tugas, kita tidak hanya memikirkan aspek konflik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi semangat pembukaan UUD 1945,” jelas Menhan.
Kemenlu: Status Pembahasan “On Hold”
Berseberangan dengan kesiapan militer yang telah mencapai 100%, jalur diplomasi saat ini sedang mengalami penangguhan. Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace untuk sementara dihentikan menyusul eskalasi konflik yang kian memanas.
“Segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau on hold,” kata Yvonne dalam konferensi pers, Jumat (6/3/2026).
Prioritas Pemerintah Saat Ini:
-
Perlindungan WNI: Fokus utama adalah mengevakuasi dan menjamin keamanan warga negara Indonesia di wilayah konflik.
-
Langkah Antisipatif: Menyiapkan mitigasi dampak ekonomi dan politik dari ketegangan di Timur Tengah.
-
Diplomasi Aktif: Terus memantau celah perdamaian melalui saluran multilateral.
Meski jalur birokrasi internasional sedang melambat akibat ketegangan global, posisi Indonesia tetap konsisten: siap secara fisik melalui TNI dan siap secara prinsip melalui diplomasi kemanusiaan.
