TANJUNGPINANG – Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Lis-Raja, Baharuddin atau yang akrab disapa Daeng Bahar, mengajak masyarakat menyikapi beredarnya surat terbuka yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang secara bijaksana, objektif, dan proporsional.
Menurut Baharuddin, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menilai kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta serta mempertimbangkan kondisi riil yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Baharuddin pada Jumat (10/7/2026) sebagai respons atas berkembangnya berbagai opini di ruang publik, termasuk di media sosial.
Kritik Harus Berbasis Fakta
Baharuddin mengatakan dirinya menghormati setiap bentuk kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Ia juga menilai langkah Wali Kota Tanjungpinang yang memberikan penjelasan kepada masyarakat menunjukkan adanya keterbukaan terhadap aspirasi publik.
“Saya menghormati setiap kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Bahkan Pak Wali Kota sendiri telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti kritik dan siap memberikan penjelasan kepada publik,” ujarnya.
Pelantikan Pejabat Dinilai Perlu Menunggu Proses Hukum
Salah satu isu yang disoroti dalam surat terbuka tersebut adalah belum dilaksanakannya pelantikan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Menurut Baharuddin, persoalan tersebut tidak dapat dipandang secara sederhana karena berkaitan dengan proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang harus melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai keputusan Wali Kota untuk menunggu seluruh proses hukum selesai merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga, maupun anggaran apabila nantinya terdapat perubahan yang harus disesuaikan,” katanya.
Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi
Baharuddin juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berkembang di media sosial tanpa melihat data serta kronologi persoalan secara utuh.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang dapat memperkeruh suasana.
Secara khusus, ia mengimbau seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, maupun pendukung Lis-Raja agar tetap menahan diri dan tidak terpancing oleh berbagai dinamika politik yang berkembang.
“Saya mengimbau seluruh sahabat perjuangan, tim pemenangan, relawan, dan para pendukung Lis-Raja agar tetap tenang. Jangan terpancing untuk saling menyerang atau memperkeruh keadaan. Saya melihat ada indikasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membangun narasi tertentu bahkan memainkan pola playing victim untuk menggiring opini publik. Cara-cara seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap setiap kritik maupun perbedaan pandangan disikapi dengan argumentasi yang santun, berbasis data, serta tetap menghormati ruang demokrasi.
Soroti Kondisi Ekonomi Daerah
Selain itu, Baharuddin mengajak masyarakat melihat kondisi pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, di tengah tantangan fiskal nasional akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Tanjungpinang dinilai masih mampu menjaga stabilitas pemerintahan, mempertahankan pelayanan publik, melakukan pembenahan birokrasi, serta berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,23 persen secara tahunan.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak meskipun ruang fiskal pemerintah sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tetapi proses pembenahan itu sedang berjalan,” ujarnya.
Ajak Jaga Etika Demokrasi
Di akhir keterangannya, Baharuddin menegaskan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah tidak dapat dinilai hanya dari isu yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat secara utuh bagaimana pemerintah menghadapi tantangan, menjaga stabilitas pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan, serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun mari kita kedepankan etika, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk memecah belah. Pada akhirnya masyarakat akan menilai berdasarkan kerja nyata, bukan semata-mata berdasarkan opini yang berkembang di media sosial,” tutup Baharuddin.
