BADAU, KAPUAS HULU — Masyarakat di wilayah perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kini tengah menjerit akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi memprihatinkan ini memicu lonjakan harga di tingkat eceran yang mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter, jauh melampaui harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari transportasi hingga sektor usaha kecil menengah (UKM) di beranda depan NKRI tersebut.
Penyebab: Kemarau Panjang Hambat Jalur Sungai
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, Didymus Luwat, mengungkapkan bahwa gangguan pasokan ini disebabkan oleh faktor alam. Musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan pendangkalan alur Daerah Aliran Sungai (DAS).
Akibatnya, kapal ponton dan tongkang pengangkut BBM dari Pontianak menuju Sintang tidak dapat beroperasi secara normal. “Saat ini suplai BBM ke Kapuas Hulu hanya bisa mengandalkan jalur darat menggunakan truk tangki. Kapasitas angkut via darat tentu tidak seefektif jalur sungai, sehingga distribusi ke wilayah perbatasan terhambat,” jelas Didymus saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).
Dugaan Praktik Spekulasi Kios Nakal
Meski kendala distribusi memang terjadi, pemerintah daerah menyesalkan adanya oknum pengecer yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan tidak wajar. Kenaikan harga hingga Rp25 ribu dinilai sebagai praktik spekulatif yang sangat merugikan masyarakat kecil.
Pemerintah menegaskan bahwa BBM bersubsidi seperti Pertalite harus tetap dijaga harganya agar tidak mencekik daya beli warga. “Kami mengimbau pemilik kios untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan. BBM adalah kebutuhan vital, jangan jadikan masyarakat sebagai korban spekulasi harga di tengah kondisi sulit ini,” tegas salah satu pejabat daerah.
Desakan Pengawasan Ketat di Perbatasan
Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meminta kolaborasi ketat antara dinas teknis, aparat penegak hukum (APH), hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pengawasan distribusi di titik-titik krusial wilayah perbatasan harus ditingkatkan guna mencegah penimbunan.
Masyarakat Badau berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, seperti menambah armada truk tangki atau mencari jalur alternatif, guna menstabilkan pasokan. Bagi warga perbatasan, kelancaran distribusi BBM bukan sekadar urusan energi, melainkan urat nadi mobilitas dan ketahanan ekonomi sehari-hari.
