JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terbaru bertajuk “Kasus Penyakit Menurut Provinsi dan Jenis Penyakit 2025”. Berdasarkan data yang diperbarui per 16 Februari 2026 tersebut, Provinsi Jawa Timur tercatat menempati urutan pertama dengan jumlah temuan kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia.
Temuan ini menjadi sorotan penting bagi peta kesehatan nasional, mengingat beban kasus yang terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Daftar 5 Provinsi dengan Kasus HIV/AIDS Tertinggi
Mengacu pada tabel statistik BPS, wilayah Pulau Jawa mendominasi persebaran kasus baru sepanjang tahun 2025. Berikut adalah lima provinsi dengan angka temuan tertinggi:
| Peringkat | Provinsi | Jumlah Kasus Baru |
| 1 | Jawa Timur | 10.612 Kasus |
| 2 | Jawa Barat | 9.212 Kasus |
| 3 | Jawa Tengah | 6.057 Kasus |
| 4 | DKI Jakarta | 4.353 Kasus |
| 5 | Banten | 2.289 Kasus |
Tingginya angka di Pulau Jawa disinyalir berkaitan erat dengan dua faktor utama: kepadatan penduduk yang ekstrem serta akses layanan kesehatan yang lebih masif. Hal ini memungkinkan proses deteksi dan pelaporan kasus baru berjalan lebih cepat dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Agresivitas Skrining dan Alarm Pencegahan
Tingginya temuan di Jawa Timur (10.612 kasus) mengindikasikan bahwa upaya screening dan pemetaan penyakit di wilayah tersebut berjalan cukup agresif. Namun, angka ini juga menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi pencegahan serta bekerja lebih keras dalam menghilangkan stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
Sorotan Penyakit Lain: Bali Catat Angka DBD Tertinggi
Selain HIV/AIDS, laporan BPS juga menyoroti kategori penyakit menular lainnya. Dalam kategori Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk, Provinsi Bali mencatatkan angka yang sangat menonjol, yakni sebesar 232,87. Angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi lainnya di Indonesia, yang menunjukkan perlunya penanganan sanitasi dan lingkungan yang lebih intensif di wilayah pariwisata tersebut.
Menuju Target “Three Zero” 2030
Data terbaru ini diharapkan menjadi basis bagi kementerian terkait untuk mengalokasikan sumber daya kesehatan secara lebih presisi. Pemerintah terus mendorong program “Three Zero” pada tahun 2030, yaitu:
-
Zero New Infection (Tidak ada infeksi baru HIV).
-
Zero AIDS-Related Death (Tidak ada kematian akibat AIDS).
-
Zero Discrimination (Tidak ada diskriminasi terhadap ODHA).
Dengan fokus pada wilayah prevalensi tinggi, pemerintah optimistis dapat menekan laju penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.
