Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Gudang Bulog Tunggorono, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (2/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda masa sidang III tahun 2024–2025 dan difokuskan pada isu swasembada pangan serta stabilisasi harga hasil pertanian.
Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd. turut mendampingi rombongan DPR RI. Hadir pula Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Heru Suseno, M.T., Kepala Dinas Pertanian Jombang Ir. Much Rony, M.M., serta jajaran Perum BULOG dari tingkat pusat hingga cabang, dan perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Jombang.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis Pertanian Jombang Ir. Much Rony, M.M. melaporkan bahwa Kabupaten Jombang telah melewati panen raya musim tanam pertama tahun 2025 dengan luas tanam padi mencapai 43.045 hektar. Saat ini, Jombang memasuki musim tanam kedua dengan target luas tanam mencapai 81.250 hektar sesuai target Kementerian Pertanian, meskipun rata-rata luas tanam tahunan hanya sekitar 72.000 hektar.
“Kami berkomitmen menyukseskan program swasembada pangan nasional,” tegas Rony.
Ia juga mengapresiasi langkah Perum BULOG Mojokerto yang telah menyerap gabah petani Jombang sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg GKP. Hingga April 2025, total serapan gabah mencapai 14.547 ton dari sekitar 2.424 hektar panen, atau sekitar 16% dari total panen April.
Selain beras, potensi produksi jagung juga menjadi sorotan. Jombang memiliki luas tanam jagung tahunan mencapai 39.002 hektar dengan potensi produksi 243.400 ton jagung pipilan kering. Menyambut panen raya Oktober–November, kekhawatiran akan anjloknya harga di tingkat petani menjadi perhatian.
Rony berharap dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk menjaga harga jagung tetap sesuai HPP, yaitu Rp5.500/kg. Ia juga menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya peningkatan volume pembelian sesuai HPP, penguatan kerja sama lintas sektor, pembentukan media center pertanian, peningkatan sarana pasca panen, perbaikan irigasi, dan ketersediaan benih unggul.
Kunjungan ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
