TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan dan penataan infrastruktur kewilayahan. Sebagai langkah konkret, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H., menemui langsung Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Ir. Dody Hanggodo, M.P.E., di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Lis menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kewilayahan di Kota Tanjungpinang.
Tanjungpinang Punya Posisi Strategis
Lis menyampaikan bahwa Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun (KPBPB-BBK).
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, Kota Tanjungpinang termasuk dalam 50 kota dan kawasan baru dengan visi untuk menyeimbangkan antara Jawa dan luar Jawa, berperan sebagai kota pariwisata di wilayah barat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 8 persen pada tahun 2029,” ucapnya.
Usulan Rumah Sakit hingga Penanganan Banjir
Usulan yang disampaikan Pemko Tanjungpinang meliputi pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, hingga penanganan banjir.
Lis mengatakan berbagai usulan tersebut diperlukan untuk mendukung posisi Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi, PKW, KSN, sekaligus kawasan pariwisata di wilayah barat Indonesia.
Dorong Dukungan Pemerintah Pusat
Lis berharap kebutuhan infrastruktur di Kota Tanjungpinang mendapat perhatian dan dukungan dalam perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, persoalan infrastruktur tidak dapat ditangani secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi dan dukungan lintas pemerintahan.
“Kami berharap pembangunan fisik atau infrastruktur dasar lainnya dapat terpenuhi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dari segala sektor. Posisi strategis Tanjungpinang hendaknya diikuti dengan dukungan infrastruktur yang memadai,” katanya.
“Kita ingin pembangunan infrastruktur mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dan kawasan strategis,” lanjut Lis.
Atas usulan tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap dapat dilakukan tindak lanjut melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani secara bertahap.
Pemko Harap Anggaran Infrastruktur Diprioritaskan
Lis juga berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan untuk Kota Tanjungpinang.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan di Tanjungpinang agar kota ini mendapat dukungan sebagai perannya ibu kota provinsi, pusat pertumbuhan ekonomi KSN, serta destinasi pariwisata berkelas di kawasan barat Indonesia,” pungkasnya.
Menteri PU Terima dan Kaji Usulan Tanjungpinang
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo, M.P.E., mengapresiasi keseriusan Pemko Tanjungpinang dalam upaya pembangunan infrastruktur kewilayahan.
“Usulan yang disampaikan kami terima untuk dibahas dan dikaji bersama. Tentunya melalui Kementerian Pekerjaan Umum mendukung peningkatan infrastruktur di daerah demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Dody.
