JAKARTA – Integritas hakim tidak hanya ditentukan oleh kesejahteraan materi, tetapi juga oleh kesehatan mental dan dukungan psikososial yang memadai. Penegasan ini disampaikan oleh Prof. Daniela Cavallini dari Universitas Bologna dalam webinar internasional yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI, Selasa (30/9).
Prof. Cavallini merujuk pada laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022, yang menyoroti keterkaitan erat antara judicial well-being (kesejahteraan) dan judicial integrity (integritas). Laporan tersebut menekankan bahwa kesejahteraan hakim harus mencakup aspek finansial, fisik, psikologis, dan sosial.
Menanggapi pertanyaan moderator tentang korelasi antara gaji dan pelanggaran disiplin hakim di Italia, Prof. Cavallini menegaskan tidak ada hubungan langsung antara keduanya.
Menurutnya, integritas lebih dibentuk oleh mekanisme disiplin yang transparan dan kode etik profesi. Sebagai contoh, hakim di Italia dilarang terlibat dalam aktivitas politik.
Cavallini menekankan bahwa integritas hakim bertumpu pada sistem disiplin yang kuat serta dukungan non-finansial. Di Italia, Disciplinary Commission di bawah Superior Council of the Magistracy memastikan proses disiplin berjalan adil.
“Integritas hakim tidak bisa dijaga hanya dengan insentif ekonomi. Dibutuhkan lingkungan kerja yang sehat, dukungan psikologis, serta struktur disiplin yang kuat,” tegas Prof. Cavallini.
Perspektif ini sejalan dengan rekomendasi UNODC yang menjadikan kesejahteraan menyeluruh hakim sebagai pilar fundamental bagi peradilan yang independen dan terpercaya.
