SAMARINDA — Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kini tengah berada di bawah mikroskop publik. Setelah sebelumnya viral akibat pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar, perhatian masyarakat kini bergeser pada dominasi keluarga besar Mas’ud dalam struktur kekuasaan di “Bumi Etam”.
Keluarga Mas’ud tercatat menempati berbagai posisi strategis, mulai dari eksekutif hingga legislatif, yang tersebar di tingkat provinsi maupun kota.
Dominasi di Pucuk Pimpinan Daerah dan Legislatif
Bukan hanya Rudy Mas’ud yang memegang kendali di tingkat provinsi, saudara-saudaranya juga menduduki posisi kunci:
-
Hasanuddin Mas’ud (Kakak): Menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, posisi yang sangat krusial dalam fungsi pengawasan dan penganggaran kebijakan gubernur.
-
Rahmad Mas’ud (Kakak): Saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2025–2030, melanjutkan statusnya sebagai petahana dari periode sebelumnya.
-
Sarifah Suraidah (Istri): Memiliki posisi kuat di tingkat nasional sebagai Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Catatan Kelam Abdul Gafur Mas’ud
Nama keluarga ini juga sempat tercoreng oleh kasus hukum yang menjerat sang adik, Abdul Gafur Mas’ud. Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2018–2022 tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Januari 2022.
Abdul Gafur didakwa menerima suap sebesar Rp5,7 miliar terkait pengaturan paket proyek pemerintah dan masalah perizinan di wilayah PPU. Kasus ini sempat menjadi pengingat keras mengenai risiko tata kelola kekuasaan yang terpusat pada satu klan politik.
Sorotan Publik Terhadap Dinasti Politik
Munculnya fenomena ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai etika politik dan potensi konflik kepentingan. Dengan dikuasainya posisi Gubernur dan Ketua DPRD oleh kakak-beradik, publik mempertanyakan efektivitas fungsi check and balances dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
Transparansi anggaran, seperti dalam kasus mobil dinas miliaran rupiah tersebut, menjadi ujian pertama bagi keluarga Mas’ud dalam membuktikan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat Kaltim di atas kepentingan kelompok.
