SAMARINDA — Polemik pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar akhirnya terjawab. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi resmi guna meredam perbincangan publik yang mempertanyakan urgensi anggaran fantastis tersebut di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Rudy menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut merupakan bagian dari operasional pemerintahan yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kebutuhan Operasional di Jakarta Sebagai Penyangga IKN
Salah satu poin krusial dalam klarifikasinya adalah keberadaan unit tersebut. Rudy menyebutkan bahwa kendaraan dinas yang menjadi sorotan itu justru ditempatkan di Jakarta, bukan di Samarinda. Hal ini berkaitan erat dengan posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Mobil dinas yang tersedia saat ini berada di Jakarta untuk menunjang kegiatan kepala daerah. Kaltim sebagai miniatur Indonesia kerap menerima tamu dari berbagai daerah maupun mancanegara di Jakarta,” jelas Rudy.
Ia juga menambahkan bahwa selama menjalankan tugas di wilayah Kalimantan Timur, dirinya masih sering menggunakan kendaraan pribadi karena Pemprov belum menyediakan unit khusus yang baru di daerah.
Spesifikasi Teknis Sesuai Aturan Permendagri
Menjawab kritik mengenai kemewahan unit tersebut, Rudy menekankan bahwa spesifikasi kendaraan telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006. Regulasi tersebut mengatur batasan kapasitas mesin untuk kendaraan dinas kepala daerah:
-
Jenis Sedan: Maksimal 3.000 cc.
-
Jenis Jeep: Maksimal 4.200 cc.
“Mobil yang diadakan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Soal harga, tentu ada spesifikasi dan kualitas yang menjadi pertimbangan. Ada harga, ada kualitas,” tegasnya. Ia menilai aspek keamanan dan kenyamanan protokoler menjadi alasan utama pemilihan unit dengan spesifikasi tersebut.
Tuai Reaksi Beragam dari Warganet
Klarifikasi ini nyatanya tidak serta merta meredakan diskusi di ruang digital. Sebagian masyarakat menilai anggaran Rp8,5 miliar terlalu besar dan menyarankan agar dialokasikan untuk infrastruktur dasar atau pemulihan ekonomi warga.
Namun, di sisi lain, pengamat protokoler menilai kendaraan dengan standar tinggi memang diperlukan bagi kepala daerah di provinsi strategis seperti Kaltim untuk mendukung mobilitas tinggi dan pengamanan pejabat negara saat menjamu tamu internasional.
Transparansi anggaran belanja daerah kini menjadi sorotan utama, di mana publik menuntut agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak signifikan bagi pelayanan masyarakat secara luas.
