KONAWE SELATAN — Proyek revitalisasi SD–SMP Negeri Satu Atap (Satap) 12 Konawe Selatan tengah menjadi sorotan tajam. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tenggara, La Ode Undu, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan selisih anggaran sebesar Rp1,4 miliar pada proyek yang bersumber dari APBN tersebut.
Ketidaksesuaian antara besaran dana yang dikucurkan dengan kondisi fisik bangunan di lapangan memicu spekulasi adanya praktik korupsi dalam pembangunan sarana pendidikan tersebut.
Desak Transparansi dan Audit Menyeluruh
La Ode Undu menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri perlu segera melakukan penyelidikan guna memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada publik.
“Jika benar terdapat selisih anggaran hingga ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, maka hal itu harus ditelusuri secara transparan. Aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegas Undu dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, anggaran pendidikan yang bersumber dari negara bersifat keramat karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kepentingan publik.
Mendorong Peran BPK dan DPR RI
Selain mendesak proses hukum, Undu juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif serta DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan dana APBN di daerah.
“Penggunaan anggaran pendidikan harus benar-benar diawasi. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar justru menjadi ladang penyimpangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa polemik ini tidak boleh menguap begitu saja. Penanganan kasus harus berlanjut hingga ke meja hijau jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai kerugian negara.
Pihak Sekolah dan Panitia Masih Bungkam
Proyek revitalisasi Satap 12 Konsel ini menjadi perbincangan hangat warga setempat setelah hasil pembangunan dinilai tidak mencerminkan nilai proyek miliaran rupiah. Warga melihat adanya kejanggalan pada spesifikasi material yang digunakan.
Hingga berita ini dirilis, pihak kepala sekolah maupun panitia pembangunan proyek revitalisasi tersebut belum memberikan klarifikasi atau keterangan resmi terkait dugaan selisih anggaran yang menjadi polemik tersebut. Keheningan pihak pengelola proyek justru semakin memperkuat desakan masyarakat agar audit segera dilakukan.
