Jakarta, 10 Juli 2025 — Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PU dan mitra kerja Komisi V di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (10/7).
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa fokus utama anggaran 2026 tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk penguatan jaringan irigasi serta mitigasi bencana banjir.
“Sejak 2025, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, penguatan irigasi dan infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas,” ujar Menteri Dody.
Rincian Alokasi Pagu Indikatif:
-
Bidang Bina Marga: Rp31,80 triliun
-
Jalan baru 152 km
-
Preservasi dan peningkatan jalan 1.113 km
-
Preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter
-
Flyover/underpass 362 meter
-
Jalan tol 26,54 km
-
-
Sumber Daya Air: Rp20,51 triliun
-
Jaringan irigasi baru 2.000 ha
-
Rehabilitasi irigasi 15.000 ha
-
Pengendali banjir 16 km, pengaman pantai 4 km
-
Penyediaan air baku 0,3 m³/detik
-
15 bendungan ongoing
-
-
Cipta Karya: Rp4,11 triliun
-
SPAM 6.731 SR
-
Pengelolaan air limbah 400 KK
-
Pembangunan 1 bangunan gedung
-
-
Prasarana Strategis: Rp13,53 triliun
-
1.000 unit PHTC Madrasah
-
100 Sekolah Rakyat
-
5 perguruan tinggi dan keagamaan
-
Infrastruktur perekonomian, olahraga, kesehatan, peribadatan, dan cagar budaya
-
-
Dukungan Manajemen: Rp0,91 triliun
-
Termasuk gaji pegawai dan operasional kantor
-
Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengkaji dan menindaklanjuti arahan Komisi V, terutama terkait program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya.
“Walau belum maksimal, kami akan usahakan agar IBM dan Padat Karya tetap berjalan,” kata Dody.
Kementerian PU juga menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan internal, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk TA 2026, yang terdiri dari Rp65,28 triliun untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.
