KLATEN — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Muhammad Hatta, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi dana desa merupakan bentuk investasi jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Hatta di sela kegiatan serap aspirasi di Klaten, Sabtu (02/05/2026).
Menurutnya, program yang diturunkan ke tingkat desa bukan sekadar instruksi hierarkis, melainkan strategi besar agar desa-desa di Indonesia mampu bertransformasi menjadi entitas yang mandiri secara ekonomi di masa depan.
Komitmen Jangka Panjang untuk Kopdes Merah Putih
Menanggapi isu pengurangan dana untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Hatta membenarkan adanya penyesuaian tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengurangan tersebut merupakan bagian dari komitmen tahunan yang harus disetorkan kembali ke pemerintah pusat sebagai pengganti dana investasi yang telah dikucurkan sebelumnya.
“Jangka waktunya kurang lebih lima sampai enam tahun. Setelah angsuran atau komitmen ke pemerintah pusat selesai, otomatis keuntungan di desa itu akan sepenuhnya menjadi milik desa. Di situlah kita akan menikmati jerih payah dari investasi yang dijalankan selama ini,” jelas Hatta.
Ia memproyeksikan bahwa pada tahun 2032, seluruh komitmen tersebut akan tuntas, sehingga desa memiliki kedaulatan penuh atas pendapatan mereka untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Desa Sebagai Kunci Kemajuan Nasional
Hatta menekankan bahwa pengelolaan desa yang baik adalah kunci kemajuan bangsa, mengingat sekitar 80% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan. Tanpa pengelolaan yang terukur dan berorientasi investasi, masyarakat desa akan sulit mengalami lompatan kemajuan.
“Kalau desa tidak dikelola dengan baik, masyarakat desa susah maju. Karena itu, pola yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup bagus untuk mendorong kemandirian,” tegasnya.
Dukungan dan Koreksi Sehat dari Parlemen
Sebagai wakil rakyat, Muhammad Hatta berkomitmen untuk terus mengawal program-program pemerintah pusat agar tetap berada pada koridor kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan pihak legislatif tidak akan lepas tangan dalam mengawasi implementasi program di lapangan.
“Kami memberikan koreksi-koreksi sehat yang membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika program itu bermanfaat bagi bangsa, tentu akan kami dukung penuh,” pungkasnya.
