CIKEAS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) pada Jumat (01/05/2026). Dalam forum tersebut, Menteri Nusron menyoroti pentingnya keseimbangan antara perencanaan, implementasi, dan dukungan anggaran dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.
“Kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti dampaknya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” ujar Menteri Nusron di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.
Penguatan SDM dan Sinergi Kelembagaan
Sejalan dengan tema Raker, yaitu “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mendorong setiap lembaga untuk bekerja sesuai dengan fokus dan keunggulannya masing-masing guna menciptakan sistem yang tangguh.
“Dalam hal penanggulangan bencana, selain perencanaan, yang paling utama saya minta adalah pelatihan SDM,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terstruktur melalui tiga tahapan utama: evakuasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (recovery).
Indonesia di Jalur Cincin Api
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) menjadikan frekuensi bencana alam di tanah air tergolong tinggi. Hal inilah yang mendasari urgensi pembangunan sistem penanggulangan yang lebih solid.
Dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berkontribusi aktif dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti tsunami.
Penyerahan Atribut Kehormatan
Rapat kerja ini ditutup dengan prosesi penyerahan atribut dari Ketua Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri Nusron Wahid. Hadir dalam agenda tersebut Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran pengurus MUI lainnya.
Sinergi antara otoritas pertanahan dan lembaga keagamaan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama yang berkaitan dengan aspek keruangan dan tata kelola lahan di wilayah terdampak.
